MONITOR, Jakarta – Kasak kusuk mengenai calon pembatu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin baik di tingkat kementerian ataupun lembaga negara terus menjadi perbincangan hangat di tingkat elit partai politik dalam koalisi maupun publik.
Tidak terkecuali menyasar, pembahasan itu mengarah pada siapa yang akan menempati posisi jabatan sebagai calon Jaksa Agung di lima tahun nanti.
Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah misalnya. Ia berpadangan bahwa idealnya institusi Satya Adhi Wicaksana mendatang dipimpin dari kalangan birokrat karier.
“Idealnya posisi itu diisi oleh birokrat karier. Sehingga, posisi Jaksa Agung layaknya seperti posisi Kapolri di institusinya, jadi sangat lah ideal apabila Jaksa karier yang menempati posisi tersebut,” kata Iskandar saat dihubungi, Rabu (14/8).
“Jadi bukan diambil dari perwakilan partai politik, yang menimbulkan imbas yang sangat buruk keluar ataupun ke dalam institusi itu tersebut,” tambahnya.
Pun demikian, Iskandar menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian objektif Presiden Jokowi yang memiliki hak preogratif dalam menentukan para pembantunya di kabinet kerja jilid II nanti.
“Tentu semuanya kembali pada hak preogratif presiden yang lebih paham dengan kebutuhannya,” ucapnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan semua pihak baik itu elit partai politik, kalangan profesional untuk tidak berlebihan dalam melakukan manuver politiknya, dengan mengumbar-umbar masuk busra calon pembantu presiden.
“Begitu juga para milenial yang mulai terlalu pede, nanti teriak kemana-mana begitu nama nya tidak masuk malah malu sendiri. Jadi, jangan terlalu percaya diri, ikuti mekanisme yang ada, wong presiden saja juga belum dilantik kok,” pungkas dia.
