Gelar Rakernas, Fadli Zon: Arah Koalisi Partai Ada Ditangan Ketua Umum

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon mengaku belum mengetahui apakah dalam rapat kerja nasional (Rakernas) nanti juga akan membahas dan menentukan arah koalisi partai di pemerintahan Jokowi jilid II mendatang atau tidak.

Menurut dia, yang pasti dalam Rakernas yang recanannya akan digelar pada 21 September nanti akan menampung seluruh masukan dari pimpinan-pimpinan daerah.

“Saya belum tahu, apakah Rakernas nanti akan membahas soal arah koalisi atau tidak. Tapi saya kira di situ nanti akan ada masukan-masukan dari daerah, dari pimpinan-pimpinan. Kemarin juga sudah, itu bagian dari penyikapan politik ke depan,” kata Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (12/8).

Dalam Rakernas itu, sambung dia, partai akan melakukan konsolidasi terkait sikap partai ke depan. Partai Gerindra, katanya, ingin memastikan bahwa seluruh kader yang terlibat, benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Saya kira akan ada arahlah ke sana, tapi kalau soal koalisi atau tidak, itu kan masih sampai bulan depannya lagi, 20 Oktober. Jadi belum ya. Jadi ini konsolidasi internal Gerindra dalam menghadapi pasca Pemilu dan juga menghadapi pemerintahan ke depan,” sebut dia.

Mengenai sikap politik partai, Fadli menegaskan bahwa itu diserahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto selaku ketua umum Partai Gerindra.

“Beliau sudah diberikan amanah kemarin ini rapat di dewan pembina bahwa pengambilan keputusan itu kita serahkan kepada Pak Prabowo,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Andre Rosiade berencana mengundang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara rapat kerja nasional (rakernas) yang digelar bulan depan di Hambalang, Bogor.

“Gerindra akan mengadakan rakernas bulan depan, 21 September mendatang di Hambalang,” kata dia, Minggu (11/8/2019) dikutip dari Antara.

Menurut Andre, rencana rakernas masih digodok apakah akan mengundang pihak luar atau tidak, namun tidak menutup kemungkinan mengundang pihak di luar Gerindra.