BERITA

PT PLN Harus Bertanggung Jawab dan Ganti Kerugian Publik Atas Pemadaman Listrik

MONITOR, Jakarta – Direksi PT. PLN (Persero) harus bertanggung jawab dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia, terutama masyarakat yang mengalami pemadaman aliran listrik pada Minggu (4/8) maupun Senin (5/8).
Bahkan, Pengamat Politik dari ETOS Institute Indonesia, Iskandarsyah mendesak agar supaya perusahaan milik negara tersebut mengganti kerugian masyarakat yang diakibatkan dari pemadaman tersebut.

“Intinya memang PLN harus bertanggung jawab meminta maaf kepada rakyat, tak cuma itu PLN juga harus mengganti kompensasi kepada rakyat,” kata Iskandarsyah dalam pesan singkatnya, Selasa (6/8).

“Seperti kawan-kawan media tahu bahwa PLN tidak pernah punya toleransi kepada rakyat yang telat membayar listrik. Jadi, sekarang giliran mereka yang kita minta pertanggung jawabannya,” tambah dia.

Pria yang akrab disapa Is ini mengaku prihatin dengan kondisi pemadaman listrik yang masih berlangsung hingga saat ini. Sebab, hal itu sangat mengganggu aktifitas masyarakat.

“Peristiwa ini sangat memprihatinkan, banyak usahapun/sektor-sektor industri  yang merugi atas kejadian ini, terlebih lagi rumah sakit, khususnya untuk pasien yang tengah dalam perawat di ICU,” paparnya.

Tidak hanya itu, Is juga berpandangan jika peristiwa pemadaman menunjukan bobroknya manajemen yang dilakukan perusahaan plat merah tersebut.

“PLN harus bertanggung jawab, kawan-kawan media pastinya sudah tahu Dirut nya pun terlibat kasus PLTU Riau dan sekarang berstatus tersangka. Pimpinan itu adalah simbol institusinya, apabila pimpinannya korup saya yakinkan didalamnya juga banyak korupsi,” pungkas Is yang juga terdampak dari pemadaman tersebut.

Recent Posts

Kementerian UMKM Kembangkan Ekosistem Digital bagi UMKM Sumbar Pascabencana

MONITOR, Padang - Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat tidak hanya menyebabkan…

7 jam yang lalu

Menaker: Pemagangan Nasional Perkecil Kesenjangan Kompetensi dan Kebutuhan Industri

Yogyakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Program Pemagangan Nasional merupakan program prioritas Presiden…

7 jam yang lalu

Wamen UMKM: Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci Cetak Wirausaha Baru

MONITOR, Semarang - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Moraza mendorong kolaborasi…

7 jam yang lalu

Pemerintah-DPR Sepakati BPIH 2027, Biaya yang Ditanggung Jemaah Turun Rp3,4 Juta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mengumumkan hasil pembahasan Panitia Kerja…

7 jam yang lalu

Kementerian UMKM Buka Akses Startup Indonesia ke Investasi Global

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) membuka akses yang lebih luas…

19 jam yang lalu

Kementan dan GPPU Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Perunggasan Nasional

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) memperkuat sinergi untuk…

2 hari yang lalu