Komisi VII DPR Akan Segera Panggil PLN Terkait Pemadaman Listrik

MONITOR, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa perusahaan listrik negara (PLN) harus memiliki sistem yang dapat meminimalisasi dampak dari pemadaman yang berskala luas.

Hal itu menanggapi pemadaman aliran listrik di sejumlah wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, pada Minggu (5/8) kemarin.

“Saya mendorong supaya PLN memiliki desain kalau ada masalah hendaknya dampaknya jangan begitu luas, harus ada sistem yang bisa mengatur,” kata Gus Irawan kepada wartawan, di Jakarta, Minggu (5/8).

Adapun sistem yang dimaksud, Gus Irawan mengatakan, adalah cabang-cabang PLN harus bisa mengantisipasi jika terjadi gangguan listrik sehingga tidak menimbulkan masalah begitu luas. “PLN harus belajar dari setiap kejadian, ini sesuatu yang tidak kita harapkan, PLN merugi, masyarakat merugi, industri pun juga merugi,” sebut politisi fraksi Gerindra itu.

Dikatakannya, Komisi VII akan segera memanggil pihak PT. PLN (Persero) untuk memastikan pokok permasalahan yang terjadi serta mencarikan solusi supaya permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

Sebab, berdasarkan laporan yang diterimanya dari pihak PLN, gangguan terjadi pada transmisi tegangan tinggi di Pemalang, Jawa Tengah, dimana ada jaringan yang terputus. Sejumlah pembangkit listrik cadangan pun mengalami gangguan. Sehingga, membuat beban di Suralaya menjadi sangat tinggi dan menyebabkan terjadi trip (terputus).

“Semua cadangan sudah dimanfaatkan oleh PLN untuk mengatasi pemadaman, yakni di Tanjung Priok, Muara Karang dan Lontar Provinsi Banten. Akan tetapi kondisi pembangkit tersebut karena sebagai cadangan posisinya dalam kondisi off (mati), sehingga kalau diaktifkan membutuhkan waktu,”pungkas dia.