PARLEMEN

Polemik Menteri Muda, Politikus Golkar: Bukan Soal Batasan Umur Saja

MONITOR, JAKARTA – Keinginan Presiden Jokowi agar kabinetnya mendatang diisi oleh menteri muda agar cepat dan mampu mengikuti perkembangan zaman terus menuai perhatian publik.

Politikus Golkar Mukhamad Misbakhun misalnya. Menurut dia, pengertian menteri muda yang dimaksud Presiden Jokowi adalah semangat yang dimiliki para menterinya nanti. Bukan, sekedar hanya dilihat dari batasan umur saja.

“Sebenarnya kalau kita ingin menangkap spiritnya wacana tentang kepemudaan ini sebenarnya adalah, kita ingin melihat semangat. Terutama, soal kelincahan Pak Jokowi dalam bekerja, siapa yang bisa menangkap energi besarnya Pak Jokowi ini dan kemudian menterjemahkan, dapat work di tengah-tengah masyarakat,” kata Misbakhun dalam diskusi Dialektika demokrasi ‘Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi’ di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, (1/8).

Masih dikatakan dia, dengan ritme kinerja yang selama ini ditunjukan Pak Jokowi bukan menjadi hal yang mudah untuk masuk dalam kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.

‘”Menjadi menterinya Pak Jokowi itu bukan hal yang mudah, karena harus bisa mengimbangi irama kerjanya presiden, 24 jam, sewaktu waktu dipanggil presiden, sewaktu-waktu harus ikut presiden kemanapun pergi dan harus tanggap terhadap situasi  yang sedang berkembang dan menjadi orang pertama yang memberikan laporan kepada presiden. Sehingga semangatnya harus selalu muda,” tegas dia.

“Inilah yang menjadi titik point kenapa semangat kemudaan itu , karena Pak Jokowi sendiri menjadi salah satu presiden yang masih muda ketika masuk menjadi presiden, masih 54 tahun, inilah yang menjadi point entry kenapa kita bicara tentang kemudaan itu di dalam kabinet,”paparnya.

Pun demikian, sambung anggota Komisi XI DPR itu, semua tentunya diserahkan kembali ke hak progratif presiden dalam menentukan para pembantunya, apakah nanti nya menteri muda yang dimaksud dari segi batasan umur atau pada semangat dalam bekerja, hanya presiden yang mengetahui kebutuhannya nanti.

“Jadi, soal menteri adalah hak prerogatif presiden, hanya tuhan dan pak Jokowi yang tahu,” pungkasnya.

Recent Posts

Kemnaker Gandeng GreatNusa dan Microsoft Siapkan Talenta AI Hadapi Perubahan Pasar Kerja

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng GreatNusa yang diluncurkan oleh Universitas Bina Nusantara (BINUS…

2 menit yang lalu

Waasops Panglima TNI Pimpin Apel Gelar Satgas Penanggulangan Karhutla 2026, Tegaskan Kesiapsiagaan Hadapi Musim Kemarau

MONITOR, Jakarta - Wakil Asisten Operasi (Waasops) Panglima TNI, Marsda TNI M. Taufik Arasj, S.Sos.,…

1 jam yang lalu

Soroti Bentrokan Matraman, Pengamat: Konflik Individu Jangan Jadi Konflik Kelompok

MONITOR, Jakarta - Peristiwa bentrokan yang melibatkan sejumlah warga di kawasan Matraman menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut…

3 jam yang lalu

Jaksa Watch Desak Kejagung Audit Nasional Lelang Aset Sitaan Era Eks Jampidsus, Soroti Kasus PT Gunung Bara Utama

MONITOR, Jakarta – Jaksa Watch Institute (JWatch) mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan audit nasional terhadap…

5 jam yang lalu

UNIDO Jadikan Indonesia Contoh Praktik Terbaik Hilirisasi Industri

MONITOR, Jakarta - Strategi hilirisasi yang dijalankan Indonesia mendapat pengakuan dunia. Dalam Industrial Development Report (IDR) 2026,…

7 jam yang lalu

BAZNAS Sambut Positif Wacana Zakat sebagai Pengurang Pajak

MONITOR, Jakarta – Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyambut baik berkembangnya wacana menjadikan zakat…

7 jam yang lalu