Categories: PARLEMEN

Bamsoet: Keunggulan ZEE Seluas 2,8 Juta km2 Harus Bisa Dimanfaatkan

MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, keunggulan aspek geografis Indonesia berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,8 juta km2 harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Ditambah dengan potensi kewilayahan berupa luas perairan pedalaman dan perairan kepulauan mencapai 3,1 juta km2, luas laut teritorial 290 ribu km2, luas zona tambahan 270 ribu km2, luas landas kontinen 6,4 juta km2, luas NKRI (darat + perairan) 8,3 juta km2, dan panjang garis pantai 108,000 km. Kesemuanya menjadi kekuatan Bangsa Indonesia dalam mewujudkan diri menjadi Poros Maratim Dunia. 

“Dengan berkah sebagai negara maritim, potensi sektor perikanan menjadi penunjang bagi bangsa Indonesia untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa. Sebagai gambaran, stok ikan nasional kita sangat melimpah. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat stok ikan nasional pada tahun 2015 sebesar 7,3 juta ton. Kemudian meningkat di tahun 2016 menjadi 9,93 juta ton, meningkat kembali di 2017 mencapai 12,541 juta ton,” ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Seminar Nasional Road Map Pembangunan Perikanan Nasional 2020-2024, di Jakarta, Rabu (31/7).

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perikanan nasional yang berkelanjutan serta menjaga stok ikan terus meningkat, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memaparkan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Aspek pertama menyangkut pengelolaan perikanan dengan menggambarkan tentang pemanfaatan perikanan yang lestari untuk pangan. Kedua, menciptakan ekosistem laut yang sehat dan produktif dengan menggambarkan perlindungan dan konservasi perairan.

“Selain itu, DPR RI mengharapkan agar pembangunan berkelanjutan sektor perikanan tidak hanya mencukupi kebutuhan konsumsi domestik saja. Tetapi juga memiliki nilai tambah yang tinggi dan kompetitif karena dihasilkan dari sumber yang terjaga dan berkelanjutan,” tutur Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 ini juga mengingatkan bahwa perubahan iklim sangat mempengaruhi pembangunan berkelanjutan sektor perikanan dan kelautan. Ancaman perubahan iklim dan kenaikan suhu laut akan mempengaruhi arus migrasi ikan dan stok ikan. 

“Peran pemerintah, akademisi, praktisi, riset dan sains sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi dalam meminimalisir ancaman perubahan iklim tersebut. Kita memang tak bisa melawan alam, namun kita bisa menciptakan keseimbangan alam,” tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengharapkan agar pembangunan perikanan nasional Indonesia dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan kesehatan ekologi, meminimalkan gangguan yang menghambat keanekaragaman, struktur dan fungsi ekosistem. Serta dikelola dan dioperasikan secara adil dan bertanggung jawab, sesuai dengan hukum dan peraturan lokal, nasional dan internasional.

“Sehingga menguntungkan para nelayan lokal karena hasil tangkapan mereka meningkat, yang pada gilirannya juga meningkatkan konsumsi ikan nasional. Saat ini produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton dengan konsumsi nasional 50,69 Kg/kapita. Kedepan akan terus kita tingkatkan agar produksi mencapai 10 juta ton lebih dan konsumsi mencapai 90 Kg/kapita,” pungkas Bamsoet.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

2 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

6 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

6 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

6 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

7 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

7 jam yang lalu