POLITIK

Meski Sendirian, Ini Alasan PKS Tak Takut jadi Oposisi

MONITOR, Jakarta – Diantara partai politik (parpol) koalisi Adil Makmur, mungkin hanya PKS yang saat ini belum “dilobi” untuk bergabung menjadi partai pendukung pemerintah pasca Pilpres 2019.

Menyikapi hal ini, Direktur Pencapresan DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengatakan bahwa PKS tak ingin terlalu cepat memberikan keputusan terkait sikap politiknya pasca pilpres.

Dikatakan Suhud, PKS akan menentukan sikap politiknya melalui sidang majelis syura yang direncanakan digelar tahun ini.

“Sikap politik PKS akan ditentukan nanti melalui sidang Majelis Syura PKS yang Insya Allah akan dilaksanakan tahun ini,” ujar Suhud.

Lantas apakah PKS siap mengambil langkah oposisi disaat parpol di koalisi Adil Makmur berpaling semua kepada koalisi pemerintah?

Dijawab Suhud, kalau keputusan Majelis Syura menentukan harus tetap oposisi meski itu harus berjalan sendiri, bagi PKS itu tidak masalah.

Suhud melanjutkan, ketika PKS mengambil sikap oposisi, sebenarnya PKS tak sendiri melainkan ada jutaan rakyat Indonesia yang siap bersama PKS untuk tetap memberi kritik dan saran positif terhadap jalannya roda pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Indonesia yang lebih baik.

“Ketika kami harus tetep di jalur oposisi. Kami yakin ada jutaan masyarakat Indonesia bersama kami untuk tetap konsisten mengawasi jalannya roda pemerintah,” terangnya.

Ia menjelaskan, PKS juga tidak masalah jika terdapat partai politik yang akhirnya memilih bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, seperti yang kemungkinan besar terjadi kepada Gerindra.

“Setelah koalisi pilpres bubar setiap partai berhak tentukan sikap masing-masing. Kami menghormati pilihan politik masing-masing partai dalam koalisi,” pungkasnya.

Recent Posts

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

3 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

4 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

4 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

4 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

4 jam yang lalu

Kemenag Raih Popular Government Institutions Award 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama meraih penghargaan Popular Government Institutions Award 2026 dari The Iconomics. Penghargaan…

7 jam yang lalu