Seleksi Capim KPK, IPW: 3 Jenderal Polisi Paling Berpotensi Lolos Uji Kelayakan DPR

1972
Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (net)

MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch Neta Pane mengatakan, proses seleksi calon pimpinan KPK kali ini sangat menarik untuk dicermati. Hal ini lantaran ada banyak jenderal polisi, yakni 13 orang mengikuti seleksi tersebut.

Namun sayangnya, dari sejumlah jenderal polisi yang ikut seleksi Capim KPK, Neta menilai ada tiga jenderal polisi yang paling berpotensi untuk lolos uji kepatutan di DPR.

“Ketiganya adalah Irjen Darma Parengkun, Irjen Antam, dan Irjen Firlin. Darma dan Antam adalah figur jenderal yang belum pernah menjadi Kapolda, sehingga bebas dari kemungkinan komplain masyarakat di daerah. Sedangkan Firli pernah bertugas di KPK sehingga sangat paham dengan dinamika yang terjadi di lembaga anti rasuha itu,” ujar Neta Pane kepada MONITOR, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/7).

Ia pun menilai, kinerja Pansel KPK patut diapresiasi karena telah bekerja cepat menyeleksi 376 pendaftar hingga menetapkan 104 capim KPK untuk ikut tahap selanjutnya, yakni tahap psikotes.

Dalam proses seleksi capim KPK kali ini, Neta mengatakan pihaknya akan fokus mencermati lima hal, yakni banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi, ikutnya tiga petahana pimpinan KPK dalam seleksi, dugaan adanya para petualang “pencari kerja” yang ikut seleksi, adanya simpatisan partai politik ikut dalam seleksi, dan mencermati kemungkinan figur figur radikal menyusup dalam proses seleksi capim KPK.

“Banyaknya jenderal polisi yang ikut seleksi capim KPK menunjukkan betapa strategisnya lembaga anti rasuha ini bagi insan kepolisian. Padahal, di Polri sendiri ada direktorat tindak pidana korupsi yang bisa menjadi tempat mereka mengabdi dan berkiprah,” kata Neta.

Meski demikian, IPW berharap Pansel bersikap selektif terhadap figur figur jenderal kepolisian karena bukan mustahil muncul polemik dari tempat mereka pernah bertugas, dulu maupun saat ini.

“Untuk itu, Pansel perlu mencari informasi ke tempat mereka pernah bertugas, terutama saat mereka menjabat sebagai Kapolda agar tidak terjadi salah pilih dalam proses selanjutnya,” pungkasnya.