Masyarakat Perlu Memberi Masukan Jokowi Agar Selektif Memilih Menteri

MONITOR, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2019, Jokowi-Ma’ruf Amin hampir pasti akan dilantik pada 20 Oktober 2019 mendatang. Menariknya, kasak kusuk politik kini bergesar ke setingkat dibawahnya yaitu posisi Menteri.

Posisi yang lazim disebut pembantu presiden tersebut kini jadi sasaran banyak pihak yang merasa berjasa mengantarkan Jokowi ke singgasana untuk periode berikutnya. Ada partai politik pengusung dan pendukung, relawan, profesional keilmuan, aktifis hingga purnawirawan turut menebar pesona masuk di kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Direktur Politik Hukum Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus, MH mengatakan perdebatan seputar posisi dan komposisi menteri kabinet di publik masih berkutat di seputaran jatah partai atau jatah profesional. Sementara unsur purnawirawan perlu ditambah dalam wacana perdebatan pengisi kursi menteri masih luput diperbincangkan.

“Rahasia umum bahwa pilpres lalu dilalui dengan konfrontasi politik yang panas. Rakyat terbelah, isu agama mencuat hingga istilah jihad konstitusi didengungkan,” kata Sulthan melalui keterangan tertulisnya, Selasa (16/7/2019).

Menurut Sulthan, dalam hal mengamankan, eks militer disebut paling berjasa mendinamisasi proses pertarungan hingga berakhir kondusif, sehingga publik perlu memberi masukan pada presiden Jokowi untuk lebih selektif memilih calon pembantunya.

“Jangan sampai di periode terakhir pengabdian Jokowi malah tersandera oleh ketiga kelompok kepentingan. Jika mumpuni silahkan saja, tapi jika tidak kan yang rugi negara,” tegasnya.