MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Banggar Jazilul Fawaid menyampaikan bahwa pihaknya membentuk empat panitia kerja (Panja) dalam pematangan pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2020.
Ia menyebutkan, kemepat Panja itu yakni Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan dan Defisit Pembiayaan; Panja RKP dan Prioritas Anggaran; Panja Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat; dan Panja Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
“Seluruh laporan Panja telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Banggar dengan pemerintah dalam rangka pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 pada 8 Juli 2019 dan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN TA 2020 beserta Nota Keuangannya,” kata Jazilul saat menyampaikan hasil laporan Banggar DPR RI, dalam Rapat Paripurna ke V DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).
Dalam pembahasan yang dilakukan, Banggar juga memberikan sejumlah catatan. Pertama, mengenai subsidi LPG tabung 3 kilogram. Banggar, ujar Jazilul, ingin subsidi disalurkan berdasarkan by name by address.
“Sehingga tidak boleh atau tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sebagaimana peraturan perundang-undangan,” sebutnya.
Selain itu, catatan juga diberikan terkait penyaluran subsidi listrik. Banggar meminta pemerintah memperhatikan wilayah kepulauan yang belum terjangkau dengan pembangunan listrik. Sehingga, sambung dia, subsidi listrik juga dapat dirasakan oleh masyarakat miskin di daerah tersebut.
“Pemerintah juga melakukan pemutakhiran dan validitas data yang digunakan dalam penyaluran subsidi listrik, terutama jumlah rumah tangga miskin dengan daya 450 VA,”pungkasnya.
