MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa siapapun figur pimpinan KPK yang terpilih nanti tidak akan memberikan perubahan apapun terkait pemberantasan korupsi di Indonesia.
Jika, sambung Fahri, sistem konsepsi kelembagaannya tidak dilakukan perbaikan.
Hal ini menanggapi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang telah menerima sebanyak 384 pendaftar hingga batas akhir pendaftaran pada Kamis (4/7).
“Pandangan saya kan tidak pernah berubah KPK itu ga ada persoalan dengan figur-figur. Namun problemnya hanya di sistem konsepsi kelembagaannya yang harus diperbaiki makanya siapapun jadi pimpinan KPK kalau mereka tidak paham akan terus terjebak dalam sistem yang ada,” kata Fahri saat dihubungi, Sabtu (6/7).
Lebih lanjut, Fahri menilai, kalau dari sistem penanganan korupsi tidak ada perbaikan, maka jangan diharap lembaga anti rasuah akan maju dan sukses dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Kalau liat KPK sekarang makin kacau dan tidak paham, jadi orang tidak paham soal UU KPK biar seorang malaikat masuk pun akan jadi ‘setan’ juga karena mereka tidak paham,” sebutnya.
“Jadi KPK itu harus dipikirkan ulang konsepnya. Baru kita bicara orang-orang,” sambung Fahri.
“Makanya kalau nanti akan terpilih pimpinan KPK yang baru itu harus diajak debat soal konsep, kalau tidak ya akan seperti itu-itu saja,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Tim U-20 Indonesia kembali menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta mulai Minggu…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini, Senin (29/04/2024)melantik Rektor Institut Agama…
MONITOR, Jakarta – Pertamina Group berhasil memboyong 8 penghargaan pada ajang Festival Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan…
MONITOR, Pemalang - Koordinator Nasional Pergerakan Jiwa Nusantara (KORNAS PJN) menggelar acara doa bersama dan…
MONITOR, Jakarta - Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) merespons soal isu pelarangan…