POLITIK

Tak Akan Hadiri Sidang MK, Sandiaga Serahkan Sepenuhnya Pada Tim Kuasa Hukum

MONITOR, Jakarta – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno mempercayakan sepenuhnya proses hukum gugatan sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kepada tim kuasa hukum.


Bahkan, sambung dia, baik dirinya maupun Prabowo Subianto tidak akan menghadiri setiap jalannya persidangan hingga pada putusan majelis konstitusi tersebut.


“Kita sudah putuskan kita tidak akan hadir di Mahkamah konstitusi,” kata Sandi, di Kawasan Kediamannya, Jakarta Selatan, Minggu (16/6).
Kendati mengapresiasi para relawan yang masih mendoakannya. Akan tetapi, Sandi mengingatkan agar para pendukungnya untuk tidak hadir ke lembaga sembilan hakim konstitusi itu.


Hal itu untuk menjaga kondusifitas suasana politik dan keamanan di dalam negeri yang setiap saat tidak luput dari pantauan dunia internasional terhadap Indonesia.


“Jadi (yang pantau) bukan hanya masyarakat kita saja, tapi masyarakat Internasional juga adalah bagaimana situasi keamanan dan situasi ekonomi,” papar wakil gubernur DKI Jakarta nonaktif itu 
“Kalau situasi keamanan itu stabil tidak terlalu banyak gejolak, ekonomi kita akan mampu lebih banyak menarik investasi-investasi baik dalam negeri maupun luar negeri,” ungkapnya.


Oleh karena itu, Sandi menegaskan pihaknya akan menerima apapun keputusan majelis hakim atas gugatannya nanti. Bahkan, Sandi sempat kembali mengingatkan tiga pesan Prabowo.

“Pak prabowo sudah menyatakan 3 hal, pertama bahwa kita mengimbau pendukung untuk tidak datang berbondong-bondong ke kawasan sekitar Mahkamah konstitusi. Kedua adalah serahkan ini kepada majelis hakim, teman-teman kita tim hukum, dan serahkan juga kepada mahkamah konstitusi untuk bersidang.”


“Dan kami yakin prosesnya ini bisa akan memberikan hasil yang terbaik. Terakhir Pak Prabowo dan saya mempercayai bahwa nanti keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang sudah final. Dan kita harus menerima apapun putusan itu,” pungkas dia.

Recent Posts

Dorongan DPR soal Pembentukan TGPF di Kasus Kwitang Tunjukkan Empati dan Keberpihakan Publik

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk…

9 jam yang lalu

Bertemu Ketua Parlemen Korsel, Puan Dorong Kerja Sama Investasi Hijau dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Majelis Nasional…

10 jam yang lalu

Menteri Maman Dukung Optimalisasi Layanan dan Pelindungan UMKM Papua

MONITOR, Papua - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan dukungannya terhadap…

10 jam yang lalu

Kick Off HGN 2025, Menag Nasaruddin Tekankan Pentingnya Integrasi Ilmu dan Iman bagi Para Guru

MONITOR, Cirebon - Menteri Agama Nasaruddin Umar, membuka secara resmi kegiatan Kick Off Hari Guru…

11 jam yang lalu

Menag Lantik 21 Pejabat Kemenag; Mulai dari Rektor UIN, Kepala Kanwil hingga Kepala Biro PTKN

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar melantik 21 pejabat Kemenag, yang terdiri dari Rektor…

13 jam yang lalu

Singgung Isu Tata Kelola AI di Forum MIKTA, Puan Serukan Keadilan

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara soal transisi energi dan tata kelola…

15 jam yang lalu