POLITIK

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Bamsoet : MK Harus Bebas Tekanan

MONITOR, Jakarta – Jelang dimulai ia sidang gugatan hasil pemilihan presiden (Pilpres) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada 14 Juni 2019 nanti, diharapkan situasi keamanan tetap kondusif. Bahkan, diharapkan hingga putusan gugatan diketuk oleh majelis hakim.


Demikian disampaikan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), di Jakarta , Rabu (12/6).

“Saya meminta semua pihak, khususnya para kontestan pemilihan presiden tidak ada yang melakukan pengerahan massa. Biarkan proses hukum yang berjalan di MK bebas dari tekanan pihak manapun,” kata Bamsoet.


Ia mengingatkan, MK merupakan lembaga negara yang diberikan mandat oleh Konstitusi UUD 1945 untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat final terhadap perselisihan hasil Pemilu. 


Untuk itu, sambung dia, mari kita berikan kesempatan kepada para hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.


“Penghormatan terhadap MK merupakan bagian dari penghormatan terhadap konstitusi negara. Karenanya, apapun putusan MK, wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh pihak,” ucap politikus Golkar itu.

Lebih lanjut, mantan ketua komisi III DPR RI itu juga meminta kepada aparat keamanan untuk tegas dalam mencegah dan menindak jika ada pihak-pihak yang ingin menganggu jalannya sidang di MK.


“Jangan biarkan persatuan dan kesatuan bangsa tercabik-cabik karena kepentingan politik golongan tertentu,” pungkasnya .

Recent Posts

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

11 jam yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

12 jam yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

12 jam yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

23 jam yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

1 hari yang lalu

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

1 hari yang lalu