MONITOR, Jakarta – Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo- Sandi, Sodik Mudjahid menilai manuver yang dilakukan Partai Demokrat merupakan hak politik dari partai berlambang bintang mercy tersebut.
Termasuk, soal sikap Partai Demokrat yang ingin keluar dari koalisi pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 itu.
“Itu adalah hak politik PD untuk keluar dari koalisi, tapi mohon jangan diskreditkan Prabowo Subianto dengan alasan yang tidak masuk logika publik dan terkesan dicari-cari,” kata Sodik kepada wartawan, Sabtu (8/6).
Justru, sambung dia, sikap yang diperlihatkan partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membuktikan soal anggapan sejak awal setengah hati dalam mendukung semasa Pilpres berlangsung.
“Tampaknya membuktikan kebenaran pendapat banyak orang atau sebagian publik bahwa Demokrat (yang bergabung 02 pada detik-detik akhir) sejak awal memang setengah hati dukung 02,”ujar anggota dewan dari fraksi Gerindra tersebut.
“Masih menurut pendapat publik, dukungan setengah hati kepada 02 dicirikan antara lain SBY dan AHY yang tidak full turun maksimum pada kampanye 02. SBY mengritik secara terbuka pola kampanye Prabowo di GBK. Padahal, kalau sebagai anggota koalisi sejati, kritik tersebut bisa disampaikan secara tertutup langsung kepada capres dan cawapres,” papar dia.
“Puncaknya adalah kritik keras atas apresiasi Prabowo kepada Bu Ani, yang telah menetapkan keputusannya dua kali mendukung Prabowo Subiatollnto sebagai Capres. Pilihan Bu Ani dua kali kepada PS adalah hal yang luar biasa yang karenanya PS memberikan testimoni apresiasi kebaikan Bu Ani. Yang kemudian, SBY dan beberapa jajaran Partai Demokrat mengeksploitasi itu sebagai suatu kesalahan PS? Hal itulah yang kemudian dijadikan tambahan alasan untuk keluar dari koalisi 02, dan Manuver-manuver AHY kepada Jokowi dan Megawati akhir-akhir ini,” sambung Sodik.
Dan ketika menemukan cara dan alasan yang sengaja dicari itu, dikatakan Sodik, mereka pun mengatakan tidak lagi berada di dalam koalisi Adil dan Makmur.
“Namun, masyarakat yang sudah cerdas dan dewasa akan menilai segala tindakan dan langkah suatu (petinggi) partai,” pungkasnya.
Sebelumnya sempat diberitakan, Partai Demokrat (PD) menyebut hubungannya dengan Koalisi Adil Makmur, yang mengusung capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terganggu. Demokrat pun merasa tidak lagi berkoalisi dengan 02.
Demikian disampaikan Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Sabtu (8/6).
“Hubungan Partai Demokrat dengan koalisi 02 memang agak terganggu, terutama pada hari-hari terakhir, Bu Ani pun menjadi korban, dirundung oleh pendukung 02 dan terakhir juga apa yang terjadi di Cikeas, saat Prabowo bertemu dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), mengucapkan belasungkawa tapi akhirnya menjadi politik, mengotori suasana duka dan itu tentunya akan membuat suasana tak nyaman,” ujar dia.
“Bagi kami, kami merasa tidak berkoalisi lagi dengan 02 saat ini. Kami sudah merasa tidak berkoalisi dengan 02. Kami sudah merasa tidak bersama-sama lagi dengan 02,” tambahnya.
