HUKUM

Dituding Terima Suap Rp 70 Juta Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan, Ini Reaksi Menag

MONITOR, Jakarta – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku terkejut ketika mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin yang menyebut dirinya menerima suap sebesar Rp 70 juta.

Politikus PPP itu menyebut tak pernah menerima uang panas. Ia meyakini, dirinya sama sekali tidak pernah terlibat dalam kasus jual beli jabatan tersebut.

“Saya sungguh terkejut. Saya sama sekali tidak pernah menerima sebagaimana yang didakwakan itu. 70 juta rupiah dalam dua kali pemberian katanya menurut pemberian, Rp 20 juta dan Rp 50 juta. Saya tidak pernah mengetahui apalagi menerima adanya hal seperti itu,” kata Lukman di Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2019).

Sebagaimana diketahui, terungkap dalam ‎surat dakwaan Haris Hasanuddin yang dibacakan oleh tim JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, pada hari ini, Rabu, 29 Mei 2019.

Dalam dakwaannya, Haris Hasanuddin memberikan langsung uang sebesar Rp50 juta kepada Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Mercure Surabaya, Jawa Timur, pada 1 Maret 2019. Dalam pertemuan tersebut, Lukman mengaku siap pasang badan agar Haris Hasanuddin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim.

Lukman menuturkan, dirinya tak pernah menghadiri pertemuan empat mata dengan terdakwa Haris.

“Terkait dakwaan tadi saya jelaskan bahwa Rp 50 juta sebagaimana disampaikan saudara Haris itu tidak benar sama sekali karena saya tidak pernah menghadiri atau pertemuan khusus bersama dia,” ujarnya.

Sementara, soal penerimaan Rp 20 juts pada 9 Maret 2019 di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Uang Rp20 juta diserahkan Haris ke Lukman melalui Herry Purwanto, ia mengaku hanya menerima Rp 10 juta.

Lukman mengatakan, dirinya sudah mengembalikan uang itu kepada Haris melalui ajudannya, karena merasa tak berhak menerima pemberian uang tersebut.

“Saya hadir sebagai menteri agama yaang berbicara selaku narasumber. Karennya saya tidak berhak menerima honorarium itu dan pada saat itu juga memerintahkan ajudan saya mengembalikan. Itu 9 Maret malam untuk kembalikan lagi kepada saudara Haris,”pungkasnya.

Recent Posts

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

2 jam yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

2 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

2 jam yang lalu

Kemenag Ingatkan Jemaah Jaga Kondisi Fisik untuk Menghadapi Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Direktur Bina Haji Kementerian Agama Musta’in Ahmad mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak…

5 jam yang lalu

DPR: Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dan Militerisasi Anak Melanggar HAM!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial…

6 jam yang lalu

Dorongan Puan untuk Nasib Buruh Harus Jadi Perhatian Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami puluhan hingga ratusan ribu pekerja,…

6 jam yang lalu