Ketua Presidium IPW Neta S pane
MONITOR, Jakarta – Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta Pane menyoroti netralitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus pasca Pilpres. Neta melihat, sejumlah pendukung Capres 02 yang diduga terlibat penyebaran kebencian dan hoax lewat media sosial menjadi sasaran Polri.
Namun ia mengingatkan, agar Polri juga harus menjelaskan nasib kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Bupati Boyolali Seno Samudro terhadap Capres 02.
“IPW Berharap, dalam melakukan penegakan hukum Polri bisa bersikap adil, tidak memihak dan tidak tebang pilih,” ujar Neta dalam keterangan tertulisnya, Selasa ?28/5).
Ia menjelaskan, Bupati Boyolali sudah dua kali dilaporkan telah melakukan ujaran kebencian terhadap Capres 02, di Polda Jateng dan di Mabes Polri pada 5 November 2018. Tapi hingga kini tidak ada penjelasan dari Polri tentang nasib kasus Bupati Boyolali itu.
Sementara dalam kasus ujaran kebencian yang diduga dilakukan Mustofa Nahrawardaya, lanjut Neta, Polri bekerja cepat menangkap tim IT capres 02 tersebut.
“Kasus Mustofa ini harus menjadi pembelajaran bagi para publik figur agar jangan mudah terprovokasi dengan medsos. Sebab jika seorang publik figur mentwit sesuatu yang tidak benar, publik pasti akan cepat mempercayainya,” terangnya.
IPW berharap Polri bekerja profesional dan cepat serta tidak tebang pilih. Dalam kasus Bupati Boyolali yang menghina Prabowo misalnya, sudah ada dua laporan, tapi hingga kini belum diproses Polri.
Neta pun berharap, Polri bertindak profesional dan segera memeriksa Bupati Boyolali meskipun yang bersangkutan pendukung Capres 01. Dengan sikap profesional itu publik akan semakin yakin Polri tidak tebang pilih.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin dalam RDP dan RDPU bersama Direktorat…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar rapat internal untuk mematangkan persiapan peringatan Nuzulul Qur'an yang…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik…
MONITOR, Jakarta - Pegawai Kementerian Haji dan Umrah, khususnya di Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji…
MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggelar rapat pada hari Minggu untuk…