POLITIK

Akses Sejumlah Medsos Dinonaktifkan, Gerindra Sebut Pemerintah Panik

MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, benar-benar menonaktifkan sementara beberapa layanan media sosial (medsos). Diantaranya, aplikasi chatting WhatsApp, Instagram, Facebook hingga Twitter.

Tindakan itu diambil pemerintah, menutut Wiranto, untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax.

“Untuk sementara, untuk menghindari berita bohong kepada masyarakat luas, akan kita…. Akses di media sosial tidak diaktifkan untuk mencegah itu tadi, hal negatif yang bisa berdampak ke masyarakat,” kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Dari upaya itu, Wiranto mengatakan pemerintah ingin agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Sebab, ia menyebut adanya upaya adu domba di dalam masyarakat melalui berita bohong di medsos.

Terkait sikap yang ditempuh Pemerintah, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.

Andre mengatakan, justru dengan ditutupnya akses medsos menunjukkan bahwa pemerintah tengah panik saat ini dengan gerakan massa. Bahkan, Wasekjen DPP Gerindra ini menilai, upaya ini merupakan salah satu kemunduran terhadap kebebasan dalam berpendapat.

“Penutupan sementara layanan Medsos saat ini, menunjukkan adanya indikasi kepanikan rezim dan indikasi kemunduran terhadap kebebasan dalam berpendapat,” tukas Andre Rosiade, Kamis (23/5).

Recent Posts

Panglima TNI dan Menhan Hadiri Raker dengan DPR Bahas Penyesuaian Anggaran 2026

MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan (Menhan) RI Sjafrie…

5 jam yang lalu

Agar Tak Seperti di Nepal, DPR RI Ingatkan Negara Harus Makin Baik Realisasikan Harapan Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti…

8 jam yang lalu

DPR Minta Kapolri Bebaskan Pendemo yang Ditahan dan Temukan yang Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman mendesak Kapolri Jenderal Listyo…

9 jam yang lalu

Wamen Helvi: Transformasi Legalitas UMKM untuk Perluas Lapangan Kerja

MONITOR, NTB - Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, mengatakan transformasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah…

9 jam yang lalu

DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemenag 2026

MONITOR, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu dan realokasi anggaran Tahun…

10 jam yang lalu

LLDikti III Libatkan UPH Perkuat Perlindungan Psikologis Korban Kekerasan di Perguruan Tinggi

MONITOR, Jakarta - Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian lebih.…

12 jam yang lalu