MONITOR, Jakarta – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, benar-benar menonaktifkan sementara beberapa layanan media sosial (medsos). Diantaranya, aplikasi chatting WhatsApp, Instagram, Facebook hingga Twitter.
Tindakan itu diambil pemerintah, menutut Wiranto, untuk menghindari penyebaran berita bohong atau hoax.
“Untuk sementara, untuk menghindari berita bohong kepada masyarakat luas, akan kita…. Akses di media sosial tidak diaktifkan untuk mencegah itu tadi, hal negatif yang bisa berdampak ke masyarakat,” kata Wiranto dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
Dari upaya itu, Wiranto mengatakan pemerintah ingin agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat. Sebab, ia menyebut adanya upaya adu domba di dalam masyarakat melalui berita bohong di medsos.
Terkait sikap yang ditempuh Pemerintah, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi Andre Rosiade mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.
Andre mengatakan, justru dengan ditutupnya akses medsos menunjukkan bahwa pemerintah tengah panik saat ini dengan gerakan massa. Bahkan, Wasekjen DPP Gerindra ini menilai, upaya ini merupakan salah satu kemunduran terhadap kebebasan dalam berpendapat.
“Penutupan sementara layanan Medsos saat ini, menunjukkan adanya indikasi kepanikan rezim dan indikasi kemunduran terhadap kebebasan dalam berpendapat,” tukas Andre Rosiade, Kamis (23/5).
