POLITIK

Gugat Hasil Pemilu, ini Alasan Prabowo-Sandi Tempuh Jalur Konstitusional

MONITOR, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi merasa gerah atas dugaan kecurangan yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2019. Di sejumlah daerah, pendukung paslon 02 itu mengaku menemukan fakta kecurangan.

Hal itu diungkapkan Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia mengatakan, Prabowo dan Sandi akhirnya memutuskan untuk menolak hasil pengumuman rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Selasa, 21 Mei 2019 sekitar pukul 01.46 WIB.

“Pak Prabowo dan bang Sandi Uno menyatakan, terkait dengan penolakan hasil Pilpres setelah menerima masukan dari para ahli hukum dan desakan wilayah-wilayah seperti Jateng, Jatim, Bali, Sumut dll yg mengalami fakta kecurangan,” kata Dahnil, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/5).

Selain itu Dahnil menambakan, para pendukung Prabowo-Sandi meminta BPN untuk tetap melakukan gugatan hukum melalui jalur konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi.

“Mereka tetap meminta agar BPN melakukan upaya konstitusional ke MK,” tandas mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.

Recent Posts

SDN Utan Jaya Digembok, DPRD Kota Depok Tagih Janji Pemkot Kerahkan Aparat

MONITOR, Depok - Wali murid SD Negeri Utan Jaya kembali dibuat cemas. Itu setelah, gerbang…

42 menit yang lalu

DPR Desak BGN Sanksi Tegas Penyedia Menu MBG yang Langgar Keamanan Pangan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk…

3 jam yang lalu

Puan Terima Ketua Senat Kamboja Hun Sen di DPR Besok, Siap Bahas Perlindungan PMI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani akan bertemu Ketua Senat Kamboja, Samdech Akka…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Kawal Kasus Toko Mama Khas Banjar

MONITOR, JAKARTA - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hadir untuk mengawal penanganan kasus…

4 jam yang lalu

Kemenag Ingatkan Jemaah Jaga Kondisi Fisik untuk Menghadapi Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Direktur Bina Haji Kementerian Agama Musta’in Ahmad mengingatkan jemaah Indonesia agar tidak…

6 jam yang lalu

DPR: Kebijakan Vasektomi Jadi Syarat Bansos dan Militerisasi Anak Melanggar HAM!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial…

7 jam yang lalu