MONITOR, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menegaskan pihaknya menolak rekapitulasi suara Pilpres 2019 yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena dituding penuh kecurangan.
Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengatakan penolakan tersebut sebagai bentuk protes atas pemilu yang tidak berjalan jujur dan adil.
“Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan. Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil,” katanya dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (14/5/2019).
Menurut Djoko penolakan rekapitulasi juga seperti yang telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal.
Mantan Panglima TNI itu menegaskan BPN Prabowo-Sandi telah mengirim surat kepada KPU dengan nomor 087/BPN/PS/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang audit terhadap IT KPU.
Dalam surat itu menurut dia, BPN Prabowo-Sandi meminta dan mendesak KPU menghentikan sistem perhitungan suara.
“Yang substansinya agar KPU menghentikan perhitungan suara pemilu yang curang, terstruktur, sistematis dan masif,” tandasnya.
