POLITIK

Eks Pimpinan Ingatkan Pengangkatan Penyidik KPK Ada Acuannya

MONITOR, Jakarta – Pengangkatan 21 penyidik baru di internal KPK secara tidak sadar telah memicu persoalan baru bagi institusi antirasuah tersebut. Sebab, pengangkatan puluhan penyidik dinilai tidak sesuai prosedur yang ada.

Hal itu disampaikan mantan Komisioner KPK Indriyanto Seno Adji, di Jakarta, Jumat (10/5).

“Penciptaan kondisi ini, menjadi tidak sehat bagi suasana kerja di internal penindakan,” kata Indriyanto.

“Agar polemik ini tidak berlarut panjang, pimpinan KPK harus cepat bersikap untuk menyelesaikan masalah ini,” tambahnya.

Menurut dia, proses pengangkatan penyidik seharusnya berbasis pada regulasi perundangan KPK dan melalui seleksi ketat. Sehingga, dua hal ini menjadi sangat penting karena bidang penindakan adalah front gate kekuatan penindakan hukum KPK.

Pengangkatan penyidik tanpa proses dan mekanisme formal, sambung Indriyanto dikhawatirkan akan menciptakan stigmanisasi penegakan hukum korupsi oleh KPK, khususnya terkait dengan kapabilitas penyidik yang berdampak menimbulkan dikotomi, dan stigma disharmonisasi serta diskriminasi di internal kedeputian bidang penindakan.

Indriyanto juga mengingatkan bahwa pimpinan KPK telah memiliki jalur dan basis regulasi peraturan komisioner yang sudah jelas tentang tatacara prosedur pengangkatan penyidik, dan itu seharusnya tidak boleh dilanggar.

“Dan secara historis dan filosofi UU KPK mengakui eksistensi penyidik Polri maupun Kejaksaan dalam berpartisipasi membangun manajemen penegak hukum di kelembagaan KPK,” sebut pakar hukum pidana Universitas Indonesia itu.

“Bahwa kemudian ada polemik penyidik internal dari pegawai tetap KPK adalah suatu dinamika. Tapi, jangan dianggap sepele, karena dinamika yang ada ini seharusnya tidak boleh menimbulkan disharmonisasi,” pungkasnya.

Recent Posts

Starling Ramadan, Kemenag Gelar Tarawih Keliling Perdana di Kemenpora

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar  Starling (Silaturahim…

1 jam yang lalu

DPR Desak Hapus Buku Kredit Korban Bencana di Sumut

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung menegaskan perlunya kebijakan pemulihan ekonomi…

2 jam yang lalu

Indonesia Desak Uni Eropa Segera Putusan Panel WTO Sengketa Minyak Sawit

MONITOR, Jakarta - Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa…

4 jam yang lalu

Joyful Ramadan, Layanan Kemenag Kini Lebih Inklusif dan Ramah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menyediakan berbagai layanan keagamaan yang dapat diakses masyarakat sepanjang Ramadan…

5 jam yang lalu

Komdigi Siap Takedown Platform OTA Ilegal yang Rugikan Daerah

MONITOR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Digital siap menertibkan platform Online Travel Agent (OTA) yang belum berizin…

7 jam yang lalu

Kemenag Pastikan Penyaluran Zakat Ramadan 1447 H Lebih Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan distribusi zakat nasional sesuai dengan ashnaf dan semakin…

10 jam yang lalu