Ketua SETARA Institute Sebut Kampanye Penolakan Hasil Pilpres Berlebihan

MONITOR, Jakarta – Perhelatan Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak telah usai. Ketua SETARA Institute Hendardi pun menyatakan, secara umum Pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan hukum Pemilu yang telah didesain oleh para penyelenggara negara.

Meskipun terbilang lancar, namun secara teknis ia mengatakan masih ada hal-hal yang harus dievaluasi bersama. “Dari soal beban kerja penyelenggara, korban jiwa dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada Pilpres,” ujar Hendardi dalam keterangan pers yang diterima MONITOR, Selasa (30/4).

Selain itu, ia menyoroti ketidakpuasan dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak tertentu. Menurutnya, hal itu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia, baik sepanjang proses penghitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD dan KPU hingga ke Mahkamah Konstitusi.

“Harus diakui, terdapat beberapa persoalan dalam Pilpres tetapi bersifat partikular dan kasuistik, sehingga tidak bisa dijadikan alasan mendelegitimasi kinerja para penyelenggara. Sebagian besar komplain atas Pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu,” terangnya.

Bahkan ia menyebut, kampanye penolakan atas hasil Pilpres yang dilakukan oleh beberapa pihak adalah ekspresi kritis yang berlebihan, karena seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia.

“Patut diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi dan kelembagaan apapun yang bisa membatalkan penyelenggaraan Pemilu, kecuali mempersengketakan hasil Pemilu melalui Mahkamah Konstitusi,” tukasnya.