Dinilai Mampu Kurangi Polusi, Pemerintah Dorong Harga Mobil Listrik Semakin Terjangkau

MONITOR, Jakarta – Sektor transportasi memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas udara mengingat sektor ini merupakan konsumen terbesar Bahan Bakar Minyak (BBM). Hadirnya mobil listrik akan mendorong diversifikasi bahan bakar kendaraan dari BBM ke listrik yang berdampak signifikan bagi kualitas udara.

Tak hanya itu, keberadaan mobil listrik juga akan menurunkan volume impor BBM. Karena nilai strategis inilah, Pemerintah terus mendorong penggunaan kendaraan listrik yang memiliki emisi rendah hingga dapat bersaing dengan kendaraan konvensional.

Hal ini diungkapkan Menteri ESDM Ignasius Jonan usai memperingati Hari Bumi Ke-49 di Museum Geologi, Bandung Sabtu (27/4). Pada kesempatan tersebut Jonan berkesempatan melakukan uji coba mobil listrik jenis Crossover yang dinamakan EVHERO dan jenis Sportcar V8 VADI, besutan Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung.

“Tantangan terbesar mobil listrik adalah masalah harga. Kalau harga mobil listriknya Rp 1,5 milyar, siapa yang mau beli, atau Rp 750 juta, siapa yang bisa beli, itu kan dua kali harga (mobil jenis) kijang,” ungkap Jonan.

Menurut Jonan, mobil listrik sangat diperlukan karena konsumsi BBM terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor juga penguatan infrastuktur jalan raya. “Di kemudian hari pasti konsumsi BBM-nya ini akan naik terus. Kita lihat bisa nggak produksi minyak nasional ini mengimbangi kenaikan kebutuhan atau konsumsi BBM, saya kira tidak mudah. Nah, salah satu jalan untuk mengurangi impor BBM atau impor minyak mentah itu adalah dengan mobil listrik,” ujar Jonan.

Mobil listrik diyakini Jonan akan dapat mengurangi polusi dan impor BBM secara signifikan jika pemakaiannya sudah massif karena bahan bakarnya adalah listrik yang seluruh komponen untuk penyediaan listriknya tersedia di dalam negeri.

“Seluruh sumber energi primer untuk pembangkit listrik seluruhnya ada di dalam negeri seperti batubara, matahari, gas bumi, panas bumi, angin dan air. Semuanya ada dan dimiliki Indonesia, sehingga impor BBM-nya semakin hari tidak semakin tinggi. Tugas kita mengendalikan agar impor BBM-nya dalam kapasitas yang terukur, karena kalau tidak, semakin lama semakin tinggi,” jelas Jonan.

Terkait dengan ketersediaan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk charging mobil listrik, Menteri Jonan memastikan akan tercukupi karena menurut Jonan itu saat ini cadangan listrik terpasang sudah lebih dari 30% dan menyediakan SPLU bagi PLN sama seperti menjual listrik biasa.

“Cadangan listrik terpasang saat ini sudah mencapai lebih dari 30% karena itu jika ditanyakan apakah listriknya tersedia untuk membangun fasilitasi SPLU, saya jawab cukup karena listriknya sama. Membangun fasilitas charging itu gampang, kalau mau PLN itu bisa bangun lebih dari sekarang yang sudah mencapai 1.600 SPLU di Jabodetabek dan kota besar. Termasuk membangun SPLU di luar Jawa, jika ada demand-nya kendaraan listrik kita siap,” pungkas Jonan.