POLITIK

Pasca Pemilu, Kader Demokrat Diminta Hindari Kegiatan yang Melawan Konstitusi

MONITOR, Jakarta – Kader Partai Demokrat diingatkan agar tidak ikut dalam kegiatan yang bisa mengarah kepada kegiatan yang mengarah pada pelanggaran konstitusi.

Peringatan tersebut dikeluarkan Partai Demokrat dalam menindaklanjuti perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara pemilu 2019 yang menunjukan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan dan keamanan.

“Saya menginstruksikan seluruh pengurus partai dan kadernya tidak terlibat segala kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi,” ujar Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Instruksi itu disampaikan SBY melalui surat yang ditujukan kepada Sekjen PD Hinca Pandjaitan, Ketua Dewan Pembina PD EE Mangindaan, Ketua Dewan Kehormatan PD Amir Syamsuddin, dan Waketum PD Syarief Hasan. Instruksi itu juga ditembuskan kepada Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono

Surat yang berisi empat poin itu dibenarkan Syarief Hasan. “Ya (benar, surat dikirimkan SBY),” ujar Syarief Hasan dihubungi di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (18/4/2019).

Berikut isi surat SBY tersebut:

1. Sehubungan dengan perkembangan situasi politik pasca pemungutan suara Pemilu 2019 yang menunjukkan ketegangan (tension) dan bisa berkembang ke arah yang membahayakan politik dan keamanan kita, saya instruksikan kepada pejabat tersebut alamat, untuk secara terus menerus memantau dari dekat perkembangan situasi yang terjadi di tanah air.

2. Memastikan para pengurus dan kader Partai Demokrat tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan UU yang berlaku serta tidak segaris dengan kebijakan pimpinan PD.

3. Jika terjadi kegentingan dan situasi yang menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan, segera melapor kepada Ketum pada kesempatan pertama.

4. Demikian untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Recent Posts

Dorong Ada Perbaikan Menyeluruh, Puan: Pelayanan Kesehatan Jangan Kehilangan Empati

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memberi perhatian terhadap isu nirempati tenaga kesehatan…

7 jam yang lalu

Legislator Desak Usut Tuntas Temuan 995 Senjata di Sekolah Swasta: Ini Persoalan Serius Menyangkut Keamanan Negara

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, meminta aparat…

11 jam yang lalu

Siswa SMP Tewas Diduga Akibat Di-bully, Waka Komisi X DPR Tegaskan Harus Ada Pembenahan Sistem yang Nyata

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menyoroti insiden tewasnya…

11 jam yang lalu

Anggap Konten Promo Vape YouTuber Bentuk Eksploitasi, DPR Dorong Penguatan Regulasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq menekankan pentingnya penguatan regulasi perlindungan…

11 jam yang lalu

Ramai Isu Nakes Hina Pasien BPJS, Legislator: Pasien Berhak Diperlakukan Dengan Penuh Empati

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti isu sikap nirempati tenaga kesehatan…

11 jam yang lalu

Hingga Agustus 2026 Kementan Terbitkan 889 Sertifikat Hak PVT, ini Daftarnya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) baru-baru ini kembali menerbitkan Sertifikat Hak Perlindungan Varietas Tanaman…

12 jam yang lalu