Hal itu terkait dengan pengakuan Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bahwa banyak WNI yang meninggalkan Indonesia sebelum hari pencoblosan lantaran termakan isu hoaks yang menyebut Pemilu 2019 berpotensi chaos.
“Hengkangnya WNI ke luar negeri membuktikan pemerintah gagal menghadirkan Pemilu yg aman, damai, jujur dan adil,” kata Nizar dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (11/4).
“Kasus penyerangan (diduga) simpatisan PDIP terhadap anggota TNI dan Panwaslu membuktikan Pemilu tidak aman,” tambahnya.
Lanjut dia, sikap calon presiden petahana nomor urut 01 yang tidak mau cuti dari jabatannya pun sudah mencederai prinsip keadilan dalam Pemilu. Sebab, sambung Nizar, keengganannya mengambil cuti membuat dirinya bisa leluasa menggunakan fasilitas milik negara untuk berkampanye.
“Selain itu, adanya DPT bermasalah juga membuktikan adanya ketidakjujuran. Ada pontensi kecurangan yang bila dibiarkan bisa meledak menjadi aksi protes besar. KPU harus segera membereskan DPT yang bermasalah,” terang Jurkamnas 02 itu.
Faktor-faktor tersebut hanya sekelumit kasus yang dianggap mencederai prinsip-prinsip Pemilu. Oleh karena itu, kata Nizar, jika kasus-kasus dibiarkan bukan tidak mungkin akan menyulut kerusuhan sosial.
“Bila memaksakan kehendak ingin menang tapi melabrak prinsip kejujuran dan keadilan Pemilu, maka hal tersebut berpotensi mengundang people power,”ujar dia.
“Maka wajar jika ada WNI yang eksodus ke luar negeri. Mereka mau cari aman, di dalam negeri dianggap berpotensi tidak aman,” pungkasnya.