Wujudkan Swasembada Benih, KPK Sarankan Kementan Perhatikan Kebutuhan Petani

MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya Kementerian Pertanian membangkitkan kembali bawang putih nasional setelah lebih dari dua dekade tertekan akibat gelontoran bawang putih impor.

Hasil supervisi dan kunjungan lapang yang dilakukan Tim Direktorat Litbang Deputi Pencegahan KPK ke Kabupaten Temanggung, menyimpulkan strategi Kementerian Pertanian mengkonsentrasikan hasil panen bawang putih untuk diproses menjadi benih sebagai langkah yang tepat.

Kepala Satgas Pangan dan Sumber Daya Alam, Direktorat Litbang Deputi Pencegahan KPK, Dedi Hartono, mengatakan pihaknya akan terus mengawal kebijakan swasembada bawang putih yang dicanangkan pemerintah agar berjalan sesuai koridor.

“Seluruh matarantai bisnis bawang putih lokal mulai dari benih, budidaya, penyimpanan hingga pemasaran harus menjadi life cycle yang utuh, supaya harga bisa ditentukan dan dikendalikan. Tugas kami mengawal dan memastikan program ini sesuai dengan tujuannya,” ujar Dedi.

“Kami liat stok calon benih bawang putih di beberapa gudang Temanggung jumlahnya cukup banyak. Baik gudang milik penangkar mandiri maupun penangkar mitra importir rata-rata terisi penuh calon benih bawang putih. Mudah-mudahan mencukupi untuk kegiatan APBN maupun wajib tanam importir,” katanya.

Berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholders bawang putih Temanggung serta monitoring langsung ke lapang, Tim Litbang KPK menyoroti jaminan kepastian harga bawang putih di tingkat petani sebagai isu krusial.

“Petani bawang putih kita saat ini ibaratnya bayi yang baru merangkak. Mereka butuh jaminan harga supaya tetap semangat menanam. Nah, ini perlu diformulasikan lebih lanjut,” ujar Dedi.

Selain harga, Tim Litbang KPK juga menekankan pentingnya akuntabilitas penyelenggara negara dalam melaksanakan pogram mencapai swasembada. “Data luas tanam, panen dan produksi harus tersedia dan diperbaharui secara berkala. Ini penting sebagai dasar evaluasi pengembangan berikutnya,” ucapnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Moh Ismail Wahab, kembali menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada bawang putih.

“Tentu kami tidak mungkin berjalan sendiri. Butuh dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari aspek hulu hilir bahkan lintas Kementerian Pertanian. Sejak awal program ini diluncurkan, kami intensif menjalin komunikasi dan sinergi dengan KPK maupun aparat penegak hukum lainnya untuk meminimalkan berbagai risiko yang timbul,” ujar pria yang akrab disapa Ismail tersebut.

Ismail meminta agar penangkar benih di sentra-sentra tidak menggunakan aji mumpung, menaikkan harga benih diluar kewajaran. Pihaknya mengingatkan hasil pertemuan antara penangkar dengan perwakilan 16 dinas pertanian sentra bawang putih untuk menjaga harga benih di tingkat yang wajar.

“Kita sepakat harga benih untuk APBN maksimal Rp 50 ribu per kilogram, sampai titik dalam satu pulau. Harga benih memang harus ditekan supaya daya saing bawang putih lokal makin kompetitif ke depannya,” imbuh Ismail.

Kepala Desa Glapansari, Parakan Temanggung, Sukengdriyo, meminta KPK terus mengawal keberlanjutan program menuju swasembada bawang putih yang sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian.

“Tolong petani bawang putih ini dijaga semangatnya. Kuncinya di jaminan pasar dan harga. Jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin menggagagalkan program ini. Petani kami sudah terlanjur senang menanam bawang putih. Bahkan tanam bawang putih sekarang jadi primadona kedua setelah tembakau,” kata pria yang dikenal sebagai tokoh penggerak bawang putih Glapansari tersebut antusias.

“Pemerintah kami harapkan lebih memperhatikan penyiapan sarana gudang penyimpanan. Bayangkan, kalau nanti seluruh lahan tembakau di Temanggung ditanami bawang putih, bisa mencapai lebih dari 10 ribu hektar. Lha kalau semua dijadikan benih, akan ada sedikitnya 30 ribu ton benih. Tolong ini disiapkan dan diantisipasi betul gudangnya,” tandas Sukeng.