BUMN

Dirut Krakatau Steel: OTT KPK tidak Pengaruhi Program Kerja Perusahaan

MONITOR, Jakarta – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Krakatau Steel angkat bicara terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap salah satu Direkturnya.

Dirut PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Silmy Karim menegaskan kasus dugaan suap terhadap seorang direktur perusahaannya, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak akan mengganggu program kerja dan pencapaian target pada 2019.

“Manajemen Krakatau Steel menjamin bahwa penegakan hukum yang sedang berlangsung ini, tidak menganggu kinerja perusahaan,” kata Silmy dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Silmy mengakui manajemen prihatin atas kasus ini di tengahnya gencarnya melakukan pembenahan internal dan perbaikan kinerja perseroan dengan mengedepankan profesionalisme dan tata laksana perusahaan yang baik (good corporate government) di segala bidang serta praktik manajemen yang bebas dari segala konflik kepentingan.

“Tidak ada satupun kebijakan perusahaan yang mendukung praktik-praktik yang tidak sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik,” tegas Silmy.

Ia berharap kasus ini menjadi titik tolak yang positif untuk mendukung KS bersih dalam proses transformasi bisnis yang sedang dijalankan.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

8 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

9 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

11 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

11 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

11 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

11 jam yang lalu