MEGAPOLITAN

Pemprov dan DPRD DKI Tak Sepaham soal Tarif MRT dan LRT

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI sampai saat ini belum bisa memberlakukan berapa besaran tarif MRT dan LRT. Hal ini karena pemberlakuan tarif untuk dua moda transportasi massal tersebut belum ada kesepahaman antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mitra kerjanya para wakil rakyat Jakarta.

Para wakil rakyat masih bersikukuh kalau penggunaan LRT dan MRT digratiskan. Sementara Anies berpandangan, kalau tarif MRT dan LRT tidak mungkin digratiskan karena bakal membebani APBD yang sangat besar.

“Ya kalau digratiskan tidak mungkin dong. Karena akan menjadi beban APBD yang sangat besar. Enggak mungkin, dananya terbatas, biar dibahas nanti,” kata Anies saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, pada Selasa (19/3).

Sementara itu, para politisi Kebon Sirih sampai saat ini masih berharap kalau MRT dan LRT bisa digratiskan. Usulan untuk menggratiskan tarif MRT dan LRT hadir dari Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Penyedian transportasi kan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, jadi kenapa tidak mungkin kalau MRT dan LRT digratiskan saja,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdurahman Suhaimi.

Suhaimi pun beralasan, ketika dewan mengusulkan MRT dan LRT digratiskan, karena untuk membangun MRT dan LRT menggunakan uang masyarakat dari pembayaran pajak dan lainnya.

“Jadi wajar dong uang rakyat dan rakyat juga yang menikmati,” terangnya.

Menyinggung soal subsidi yang sangat besae apabila MRT dan LRT digratiskan?

Politisi PKS ini pun menjawab, sebesar apapun subsidi yang dikeluarkan yang bayar subsidi tersebut bukan Pemprov DKI tetapi masyarkat juga.

Suhaimi juga mengatakan, sebesar apapun subsidi yang perlu dikeluarkan, tidak menjadi masalah selama untuk pelayanan masyarakat.

“Kalau subsidi yang dikeluarkan ada manfaatnya buat rakyat kenapa tidak apalagi dampak subsidi itu jelas,” tegasnya.

Sebelumnya, Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI, justru mempertanyakan tingginya nilai subsidi dari tarif LRT dan MRT yang perlu disubsidi oleh pemerintah.

Tarif yang saat ini diajukan untuk LRT Jakarta adalah Rp41 ribu, dengan subsidi sebesar Rp35 ribu. Dengan itu, pengunjung hanya membayar Rp6 ribu.

Sedangkan untuk MRT Jakarta, subsidi yang diajukan ke pihak DPRD DKI adalah Rp 21 ribu. Tarif yang dikenakan ke masyarakat rata-rata Rp 10 ribu.

Santoso meminta detail perhitungan sehingga bisa memastikan subsidi tarif yang mereka minta. Detail tersebut akan disampaikan oleh pihak LRT dan MRT pada Selasa (19/3/2019). Pasalnya, kata Santoso, apa yang disampaikan di awal dan setelah pembangunan berbeda.

LRT juga dulu ngomongnya cuma Rp15 ribu kok. Jadi rakyat paling nanti kalau dikenakan Rp5 ribu, subsidinya Rp10 ribu,” pungkasnya.

Recent Posts

Sinergi BPJPH dan BGN, Pertegas Komitmen Pemerintah tentang Standar Halal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memandang nota kesepahaman kerja sama penyelenggaraan jaminan produk halal antara…

8 jam yang lalu

DPR Akui Amarah Rakyat Sebagai Peringatan Keras

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman berbicara soal meningkatnya kritik…

11 jam yang lalu

DPR Pangkas Rp260 Miliar per Tahun, Transformasi Jangan Berhenti di Senayan

MONITOR, Jakarta - Keputusan DPR RI memangkas sejumlah tunjangan, termasuk tunjangan perumahan sebesar Rp 50…

12 jam yang lalu

Soroti Tragedi Vian Ruma, DPR Ingatkan Pentingnya Perlindungan Aktivis Lingkungan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya…

13 jam yang lalu

Kemenag Buka Kesempatan Beasiswa Bagi Kaum Perempuan

MONITOR, Depok - Kementerian Agama melalui Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Sekretariat…

14 jam yang lalu

202.117 Siswa Ikuti Olimpiade Madrasah Indonesia 2025

MONITOR, Jakarta - Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Bidang Sains 2025 banjir peminat. Total ada 204.222…

14 jam yang lalu