Pemprov dan DPRD DKI Tak Sepaham soal Tarif MRT dan LRT

1017
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya mengecek keberadaan Kali Item (dok: UPK Badan Air DLH)

MONITOR, Jakarta – Pemprov DKI sampai saat ini belum bisa memberlakukan berapa besaran tarif MRT dan LRT. Hal ini karena pemberlakuan tarif untuk dua moda transportasi massal tersebut belum ada kesepahaman antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mitra kerjanya para wakil rakyat Jakarta.

Para wakil rakyat masih bersikukuh kalau penggunaan LRT dan MRT digratiskan. Sementara Anies berpandangan, kalau tarif MRT dan LRT tidak mungkin digratiskan karena bakal membebani APBD yang sangat besar.

“Ya kalau digratiskan tidak mungkin dong. Karena akan menjadi beban APBD yang sangat besar. Enggak mungkin, dananya terbatas, biar dibahas nanti,” kata Anies saat ditemui di kawasan Jakarta Utara, pada Selasa (19/3).

Sementara itu, para politisi Kebon Sirih sampai saat ini masih berharap kalau MRT dan LRT bisa digratiskan. Usulan untuk menggratiskan tarif MRT dan LRT hadir dari Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

“Penyedian transportasi kan bagian dari kewajiban pemerintah daerah, jadi kenapa tidak mungkin kalau MRT dan LRT digratiskan saja,” ujar Ketua Komisi B DPRD Jakarta Abdurahman Suhaimi.

Suhaimi pun beralasan, ketika dewan mengusulkan MRT dan LRT digratiskan, karena untuk membangun MRT dan LRT menggunakan uang masyarakat dari pembayaran pajak dan lainnya.

“Jadi wajar dong uang rakyat dan rakyat juga yang menikmati,” terangnya.

Menyinggung soal subsidi yang sangat besae apabila MRT dan LRT digratiskan?

Politisi PKS ini pun menjawab, sebesar apapun subsidi yang dikeluarkan yang bayar subsidi tersebut bukan Pemprov DKI tetapi masyarkat juga.

Suhaimi juga mengatakan, sebesar apapun subsidi yang perlu dikeluarkan, tidak menjadi masalah selama untuk pelayanan masyarakat.

“Kalau subsidi yang dikeluarkan ada manfaatnya buat rakyat kenapa tidak apalagi dampak subsidi itu jelas,” tegasnya.

Sebelumnya, Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI, justru mempertanyakan tingginya nilai subsidi dari tarif LRT dan MRT yang perlu disubsidi oleh pemerintah.

Tarif yang saat ini diajukan untuk LRT Jakarta adalah Rp41 ribu, dengan subsidi sebesar Rp35 ribu. Dengan itu, pengunjung hanya membayar Rp6 ribu.

Sedangkan untuk MRT Jakarta, subsidi yang diajukan ke pihak DPRD DKI adalah Rp 21 ribu. Tarif yang dikenakan ke masyarakat rata-rata Rp 10 ribu.

Santoso meminta detail perhitungan sehingga bisa memastikan subsidi tarif yang mereka minta. Detail tersebut akan disampaikan oleh pihak LRT dan MRT pada Selasa (19/3/2019). Pasalnya, kata Santoso, apa yang disampaikan di awal dan setelah pembangunan berbeda.

LRT juga dulu ngomongnya cuma Rp15 ribu kok. Jadi rakyat paling nanti kalau dikenakan Rp5 ribu, subsidinya Rp10 ribu,” pungkasnya.