PEMERINTAHAN

Mendes PDTT: Hasil Pertanian Karet Bengkulu Utara Akan Dipakai Bahan Aspal

MONITOR, BENGKULU UTARA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, hasil pertanian karet di Bengkulu Utara akan digunakan Kementerian PUPR untuk bahan aspal. Terkait distribusi, ia ingin hasil pertanian tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Masalah karet nanti akan dibantu oleh Kementerian PUPR, di-collect atau dikumpulkan oleh BUMDes-BUMDes. Karet ini akan digunakan untuk bahan pembuatan aspal,” ujarnya di Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (16/3).

Di sisi lain, menurutnya, pemerintah juga akan membantu konektifitas infrastruktur di Bengkulu Utara, terutama konektifitas antar kecamatan. Pasalnya, infrastruktur jalan yang dibangun oleh dana desa tidak akan berjalan maksimal jika tidak didukung oleh konektifitas antar kecamatan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja bersama di Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka penyerahan jembatan Kelas A Bengang sepanjang 60 meter dari Kementerian PUPR, Penyerahan Sertifikat Hak Milik Kepada Transmigran dari Kementerian Desa PDTT, Penyerahan JKNKIS, Penyerahan Sertifikat TPA, dan Penyerahan Bantuan Sapi dan Excavator dari Kementerian Pertanian (Foto: Didik & Sigit/Kemendes PDTT)

“Di Bengkulu Utara masih kurang infrastrukturnya. Banyak daerah yang jalannya belum baik, jembatannya belum baik, Kementerian PUPR akan membantu terkait masalah konektifitas ini,” ujarnya.

Terkait konektifitas infrastruktur, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, prioritas pemerintah untuk Bengkulu Utara adalah memenuhi konektifitas, terutama untuk konektifitas wilayah perkebunan. Seperti diketahui, sebagian masyarakat di Bengkulu Utara hidup di sektor perkebunan.

“Sebagaimana yang dikatakan Pak Menteri Desa, sebaik apapun dana desa kalau konektifitas keluar tidak dipenuhi, hasilnya tidak akan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan cawe-cawe untuk konektifitas wilayah perkebunan,” ujarnya.

Pada kunjungan kerja tersebut, Menteri Eko menyerahkan sertifikat hak milik Transmigran sebanyak 400 bidang tanah dan sertifikat hak milik masyarakat sebanyak 538 bidang di Kabupaten Bengkulu Utara.

Selain itu, ia juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana kawasan transmigrasi, bantuan pengembangan sosial budaya daerah transmigrasi, dan bantuan pengembangan usaha transmigrasi dan bantuan dana alokasi khusus afirmasi berupa peningkatan jalan non status di Kabupaten Bengkulu Utara.

Recent Posts

Pemanfaatan AI di Indonesia Masih Rendah

MONITOR, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengingatkan pentingnya kesiapan tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi percepatan…

4 jam yang lalu

Industri Arang Kelapa Pacu Produksi dan Efisiensi Energi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memacu para pelaku industri nasional, termasuk sektor industri kecil dan…

5 jam yang lalu

Dorong Kebijakan Pro Nelayan, KNTI: Kita Pernah Berhasil di Era Rokhmin Dahuri

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengingatkan bahwa berbagai…

7 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Nyawa Pekerja Tak Boleh Jadi Taruhan, Balai K3 Diminta Lebih Proaktif Tekan Kecelakaan Kerja

MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa keselamatan pekerja tidak boleh dipertaruhkan dalam aktivitas kerja.…

8 jam yang lalu

Ketua Komisi XIII DPR: Kasus PRT Dipolisikan Anggota DPRD Overcriminalization, Potensi Langgar HAM

Ketua Komis XIII DPR RI, Willy Aditya menyoroti kasus Pekerja Rumah Tangga (PRT) bernama Refpin…

8 jam yang lalu

Soroti Isu Infrastruktur Sekolah, Puan: Layanan Pendidikan yang Merata Adalah Hak Dasar Anak

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti berbagai persoalan berkenaan dengan sarana dan…

8 jam yang lalu