PEMERINTAHAN

Jokowi Ingatkan Penggunaan Anggaran PKH Harus Tepat

MONITOR, Bogor – Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa anggaran untuk Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap pertama telah dikirimkan pada Januari 2019. Ia mengingatkan, agar penggunaan anggaran PKH itu harus tepat.

“Tahapan kedua akan dicairkan pada bulan April, awal bulan April. Jadi, masih kira-kira sebulan lebih,” ujar Jokowi saat menghadiri acara Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Tahun 2019, di Gedung Olahraga (GOR) Laga Tangkas, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (22/2) sore.

Ia pun mengingatkan, penggunaan PKH yang diperkenankan adalah untuk keperluan sekolah dan peningkatan gizi anak. Dana PKH, menurut Presiden, sama sekali tidak diperbolehkan untuk membeli rokok karena bisa dicabut.

Jokowi juga menyampaikan, agar pengeluaran PKH dapat direm dan dipergunakan suatu saat bila dibutuhkan untuk sekolah serta usaha.

“Ini hati-hati betul penggunaannya, hati-hati,” pungkasnya.

Recent Posts

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

5 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

6 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

10 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

11 jam yang lalu

Legislator Soal Remaja Diperkosa 27 Orang: Ini Extraordinary Crime yang Perlu Penanganan Luar Biasa

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyatakan keprihatinannya atas kasus dugaan pemerkosaan…

15 jam yang lalu

Legislator Usul DPR Gunakan Hak Angket Atasi Ketegangan Polri Vs Kejaksaan Buntut Kasus Hukum Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta DPR menggunakan hak…

15 jam yang lalu