POLITIK

Mentan: Pangan Jangan Dipolitisasi

MONITOR, Tuban – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar komoditas pertanian tidak dimasukkan ke ranah politik alias dipolitisasi.

Hal itu ia ungkapkan menanggapi aksi ‘buang-buang’ hasil pertanian yang dilakukan sejumlah pihak. Aksi tersebut pun menyebar di media sosial melalui rekaman video amatir.

“Janganlah cabai dipolitisasi, kemudian kentang, kemudian buah naga, kemudian apel, lah yang mana yang benar. Waktu dia masuk kota dia bilang harga mahal, waktu dia masuk desa-desa kabupaten, harga murah, berarti tidak konsisten dong,” ujar Menteri Amran saat menghadiri Panen Raya Jagung di Dusun Talun, Kecamatan Montong, Tuban, Jumat (15/2).

Ia mengungkapkan, perjuangan petani tidaklah mudah dalam memperjuangkan hidup dan menghasilkan produk pertanian untuk masyarakat Indonesia, hal-hal berbau politik, menurut Amran, akan mencederai perjuangan mereka

“Janganlah dipolitisasi ini pangan, kasihan rakyat, tau nggak? Keluarga petani seluruh Indonesia ada 132 juta, kalau mereka marah?” tegas Amran.

Terakhir ia menegaskan, bahwa ketahanan pangan Indonesia sangat bergantung pada kerja petani. “Ketahanan pangan identik dengan ketahanan negara, jadi jangan dipolitisasi,” pungkasnya.

Sekedar informasi, di Tuban, Menteri Pertanian meninjau langsung Panen Raya Jagung di lahan seluas 50 ribu hektar, dengan prediksi hasil panen 400-500 ribu ton jagung.

Recent Posts

Sinjai Tingkatkan Kewaspadaan Dini Penyakit Hewan, Kementan Dorong Surveilans dan Biosekuriti Diperkuat

MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung Pemerintah Kabupaten Sinjai memperkuat langkah pengendalian Avian Influenza…

2 jam yang lalu

Sumur Warga Mengering, Lumajang Idea Terjunkan Air Bersih ke Ranuyoso dan Padang

MONITOR, Lumajang - Sumur-sumur warga mulai mengering akibat musim kemarau berkepanjangan. Kondisi tersebut membuat masyarakat…

2 jam yang lalu

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

4 jam yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

5 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

5 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

7 jam yang lalu