MONITOR, Jakarta – Dalam dua tahun terakhir, secara berturut-turut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan karena mampu menyajikan laporan keuangan dengan standar terbaik di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo saat memberikan arahan pada Rapat Kerja Sekretariat Jenderal Kemendes PDTT di Jakarta, Kamis (31/1).
Menurutnya, Kemendes PDTT adalah salah satu kementerian yang paling cepat melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja.
“Alhamdulillah dengan komitmen dan kerja keras kita (pegawai Kemendes PDTT), penyerapan kita meningkat tajam dari 69 persen pada tahun 2015 menjadi 94 persen pada 2018,” ungkapnya.
Tak hanya penyerapan, Menteri Eko juga mengatakan bahwa Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Padahal sebelumnya, Kemendes PDTT mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan nyaris disclaimer.
“Tata kelola arsip kita naik dari rangking 82 menjadi rangking 6. Layanan publik meningkat dari nilai 54 menjadi 96, atau naik dari rangking 70 sekian menjadi rangking 4 pada tahun 2018. Dua tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dari BPK. Ini tidak lepas dari kerja keras, konsisten, dan komitmen dari seluruh pegawai Kementerian Desa,” ungkapnya.
Menteri Eko mengatakan, Kemendes PDTT memiliki tugas besar dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Menurutnya, isu kemiskinan dan kesenjangan penting diperhatikan, untuk meminimalisir timbulnya permasalahan sosial dan politik.
“Kekuatan ekonomi Indonesia saat ini berasa pada nomor 15 dunia. Tapi tahun 2014 itu masih 27 juta masyarakat yang miskin, lebih dari 20 ribu desa masih tertinggal, dan 37,2 anak mengalami stunting. Presiden selalu mengingatkan, pertumbuhan ekonomi yang pesat, yang tidak dibarengi pengurangan kemiskinan, kesenjangan, akan menimbulkan masalah sosial, politik, yang akhirnya tidak bisa membangun,” terangnya.
Di sisi lain menurutnya, untuk meningkatkan kualitas kerja, Kemendes PDTT dalam dua tahun terakhir rutin melakukan pelatihan peningkatan kapasitas manajemen terhadap pegawai. Pelatihan tersebut meliputi manajamen, kepemimpinan, accounting, dan marketing.
“Akunting penting, supaya adimistrasi tidak berantakan. Marketing juga penting. Karen kalau produknya bagusnya kayak apa, nggak akan laku kalau tidak bisa me-market-kan,” ujarnya. [Adv]
