SUMATERA

Dafryan Anggara: Pemerintah Tidak Antisipasif Tangani DBD

MONITOR, Bandar Lampung – Pada Senin (28/1/2019) kemarin Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan mengintruksikan seluruh puskesmas untuk melakukan fogging (pengasapan) massal sebagai langkah pencegahan Demam Berdarah Dangue (DBD). Langkah tersebut dinilai terlambat, mengingat jumlah pengidap DBD di Bandar Lampung tinggi.

Terbaru Kecamatan Sukarame dinyatakan sebagai wilayah endemik DBD di Kota Bandar Lampung, pasalnya kasus terbanyak terjadi di wilayah tersebut. Antisipasi pemerintah dinilai lamban dalam mencegah penyebaran DBD, ditambah data Dinkes Bandar Lampung selama tahun 2018 terdapat 2783 kasus DBD dan 4 orang diantaranya meninggal.

Merespon hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II, Dafryan Anggara menyesalkan antisipasi yang belum cepat tanggap dari pemerintah. Ketika sudah menyebar dan banyak korban baru melaksanakan langkah pencegahan. Seharusnya sebagai penyakit musiman DBD dapat dicegah penularannya.

“Sangat disayangkan pemerintah kurang antisipatif cegah DBD, padahal tahun 2018 Provinsi Lampung terutama Kota Bandar Lampung kasus DBD ribuan. Harapannya setiap kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan data sebelumnya, agar bisa lebih antisipasi. Sekarang kan kesannya mengobati, bukan mencegah. Kedepan hal-hal seperti ini harus diubah dengan adanya legislasif yang pro aktif terhadap masyarakat ataupun kepada pemerintah eksekutif,” ujar Dafryan Anggara pada wartawan di Bandar Lampung, Selasa (29/1/2019).

Politisi Muda Partai Gerindra tersebut menambahkan meskipun tidak antisipatif, kebijakan fogging keseluruh Kota Bandar Lampung yang diintruksikan oleh Dinkes patut didukung untuk menghentikan penyebaran nyamuk Aedes Aegepty daripada tidak melakukan langkah sama sekali. Namun harus jadi tetap jadi bahan evaluasi agar lebih antisipatif menyelesaikan persoalan masyarakat Bandar Lampung terkhusus yang musiman seperti DBD.

“Patut kita didukung dan diapresiasi langkah Dinkes, meskipun sangat terlambat. Kedepan harus jadi bahan evaluasi bersama,” tutupnya.

Recent Posts

Wamenag Pastikan Santri Mendapat Akses Program MBG Tanpa Terkecuali

MONITOR, Jakarta - Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i memastikan komitmen Kementerian Agama agar seluruh…

35 menit yang lalu

Menuju Indonesia Emas 2045, Prof Rokhmin: Pers Harus Berani Kawal Isu Strategis

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa demokrasi tak…

2 jam yang lalu

TNI Kolaborasi Tangkap Dua Kapal Pembawa Pasir Timah Ilegal

MONITOR, Jakarta - TNI kembali menunjukkan kemampuan operasi bersama yang solid, profesional, dan terintegrasi melalui…

5 jam yang lalu

Jasa Marga Gelar Temu Pelanggan di Kota Medan Wujudkan Komitmen Melayani Sepenuh Hati bagi Pengguna Jalan Tol

MONITOR, Medan - Dalam rangka mewujudkan pelayanan sepenuh hati bagi pengguna Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa…

13 jam yang lalu

Gandeng PTKIN, Kemenag Terus Matangkan Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren

MONITOR, Tulungagung - Upaya Kementerian Agama dalam memperkuat tata kelola pendidikan pesantren memasuki tahap strategis…

16 jam yang lalu

UU KUHAP Baru Atur Pengamatan Hakim Bisa Jadi Alat Bukti, DPR Tekankan Soal Akuntabilitas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez menegaskan bahwa penambahan aturan 'pengamatan…

17 jam yang lalu