Dafryan Anggara: Pemerintah Tidak Antisipasif Tangani DBD

Dafryan Anggara (Foto: Indopolitika)

MONITOR, Bandar Lampung – Pada Senin (28/1/2019) kemarin Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kesehatan mengintruksikan seluruh puskesmas untuk melakukan fogging (pengasapan) massal sebagai langkah pencegahan Demam Berdarah Dangue (DBD). Langkah tersebut dinilai terlambat, mengingat jumlah pengidap DBD di Bandar Lampung tinggi.

Terbaru Kecamatan Sukarame dinyatakan sebagai wilayah endemik DBD di Kota Bandar Lampung, pasalnya kasus terbanyak terjadi di wilayah tersebut. Antisipasi pemerintah dinilai lamban dalam mencegah penyebaran DBD, ditambah data Dinkes Bandar Lampung selama tahun 2018 terdapat 2783 kasus DBD dan 4 orang diantaranya meninggal.

Merespon hal tersebut, Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bandar Lampung Dapil II, Dafryan Anggara menyesalkan antisipasi yang belum cepat tanggap dari pemerintah. Ketika sudah menyebar dan banyak korban baru melaksanakan langkah pencegahan. Seharusnya sebagai penyakit musiman DBD dapat dicegah penularannya.

“Sangat disayangkan pemerintah kurang antisipatif cegah DBD, padahal tahun 2018 Provinsi Lampung terutama Kota Bandar Lampung kasus DBD ribuan. Harapannya setiap kebijakan pemerintah selalu mempertimbangkan data sebelumnya, agar bisa lebih antisipasi. Sekarang kan kesannya mengobati, bukan mencegah. Kedepan hal-hal seperti ini harus diubah dengan adanya legislasif yang pro aktif terhadap masyarakat ataupun kepada pemerintah eksekutif,” ujar Dafryan Anggara pada wartawan di Bandar Lampung, Selasa (29/1/2019).

Politisi Muda Partai Gerindra tersebut menambahkan meskipun tidak antisipatif, kebijakan fogging keseluruh Kota Bandar Lampung yang diintruksikan oleh Dinkes patut didukung untuk menghentikan penyebaran nyamuk Aedes Aegepty daripada tidak melakukan langkah sama sekali. Namun harus jadi tetap jadi bahan evaluasi agar lebih antisipatif menyelesaikan persoalan masyarakat Bandar Lampung terkhusus yang musiman seperti DBD.

“Patut kita didukung dan diapresiasi langkah Dinkes, meskipun sangat terlambat. Kedepan harus jadi bahan evaluasi bersama,” tutupnya.