DAERAH

Medan Raih Kota Terkotor, Ini Solusi Herri Zulkarnain

MONITOR, Medan – Kota Medan mendapat predikat kota terkotor se-Indonesia untuk kategori kota metropolitan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penilaian diberikan karena Kota Medan belum memiliki kebijakan dan strategis (Jakstra), serta masih menggunakan sistem open dumping (pembuangan terbuka) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Beberapa hari terakhir, sejumlah titik di Kota Medan juga terlihat masih digenangi sampah yang belum diangkut petugas kebersihan. Di Jalan Ayahanda, sejumlah tong sampah nampak berjejer rapi di depan rumah masih dipenuhi sampah.

Begitu juga di daerah pinggiran sungai Sei Putih yang tidak jauh dari Universitas Pancabudi di Jalan Gatot Subroto, serta Sungai Deli di Jalan Kapten Maulana Lubis. Kondisi sungai bahkan sangat menghawatirkan karena dipenuhi oleh sampah.

Mencermati hal tersebut, Herri Zulkarnain, Caleg DPR RI daerah pemilihan Sumut I, mengajak seluruh elemen masyarakat Kota Medan untuk berbenah diri. Ia menilai tidak akan ada kenyamanan tinggal di suatu tempat jika daerah tersebut jauh dari kebersihan.

“Fakta ini mencengangkan kita semua. Bagaimana bisa kota besar yang kita banggakan bisa mendapat gelar kota terkotor se-Indonesia? Sebagai anak Medan, saya malu mendengar kabar tersebut. Ini cambukan bagi kita semua untuk berbenah diri,” ungkap sosok muda tersebut kepada wartawan, Senin (21/1/2019).

Plt. Ketua Umum Partai Demokrat Sumatera Utara tersebut mengaku sangat terpukul dengan predikat kota terkotor yang diberikan Kementerian LHK. Nama besar Kota Medan tercoreng, karenanya ia memberikan solusi untuk dilaksanakan seluruh masyarakat.

“Pemko Medan harus segera evaluasi pelaksanaan petugas kebersihan di lapangan. Bila perlu naikkan gaji atau beri insentif lebih kepada mereka. Sungai-sungai di kota kita ini saya kira ke depan juga perlu direvitalisasi, kalau bisa buat seperti indahnya sungai di Eropa. Majunya kota harus diimbangi alam yang asri,” pungkas Caleg yang pernah meniti karir sebagai satpam tersebut.

Recent Posts

Oktober 2026, Forum Antaragama G20 dan MHM Gelar KTT 2026 di Amerika Serikat

MONITOR, Jakarta - Asosiasi Forum Antar Agama G20 (IF20) bersama Majelis Hukama Muslimin (MHM) akan mengadakan…

4 jam yang lalu

Pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta: Lompatan Peradaban Menata Ulang Arah Keilmuan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan pembangunan Gedung Fakultas Ushuluddin UIN Syarif…

6 jam yang lalu

Mei, Gerakan Sosial, dan Ancaman Keamanan Nasional

Oleh: Robi SugaraDosen Keamanan Internasional, Prodi HI, FISIP, UIN Jakarta Mei akan selalu menjadi bulan…

8 jam yang lalu

Ikatan Alumni FISIP UIN Jakarta Bela Saiful Mujani: Ini Bukan Makar, tapi Kritik Total

MONITOR, Jakarta - Adriansyah selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik…

10 jam yang lalu

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

23 jam yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

23 jam yang lalu