Ketua DPP Demokart bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaean (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi terbilang maju pesat. Mulai dari wilayah Aceh hingga Papua, Jokowi berusaha membangun akses jalan bagi rakyat di penjuru daerah.
Pembangunan sejumlah proyek insfrastuktur pun tak lepas dari bantuan pinjaman. Terkait hal ini, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara.
Dirinya mengaku tak terima ketika pemerintah terus melakukan utang untuk memuluskan target pembangunan infrastruktur.
“Saya masih belum bisa menerima situasi ketika rejim Jokowi harus rela berutang ribuan trilliun membangun jalan tol yang jelas-jelas belum tentu untung dan penuh resiko bisnis,” kata Ferdinand melalui laman Twitternya, Senin (14/1).
Eks pendukung Jokowi ini mengatakan, dirinya lebih sepakat jika pinjaman utang dialihkan kepada pengembangan gerakan kewirausahaan masyarakat. Menurutnya, hal itu akan membuat bangsa ini maju.
“Andai ribuan trilliun itu diutang untuk gerakkan UMKM dan rakyat kecil, maka bangsa ini akan maju,” tandasnya.
MONITOR, Medan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperkuat upaya pemulihan ekonomi…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi…
MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya berbicara soal pentingnya revisi Undang-Undang…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit…
MONITOR, Cikampek – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melaksanakan pemeliharaan rutin di Ruas Jalan…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa terbitnya Peraturan Presiden…