Ketua DPP Demokart bidang Hukum dan Advokasi Ferdinand Hutahaean (dok: Rangga Monitor)
MONITOR, Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi terbilang maju pesat. Mulai dari wilayah Aceh hingga Papua, Jokowi berusaha membangun akses jalan bagi rakyat di penjuru daerah.
Pembangunan sejumlah proyek insfrastuktur pun tak lepas dari bantuan pinjaman. Terkait hal ini, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara.
Dirinya mengaku tak terima ketika pemerintah terus melakukan utang untuk memuluskan target pembangunan infrastruktur.
“Saya masih belum bisa menerima situasi ketika rejim Jokowi harus rela berutang ribuan trilliun membangun jalan tol yang jelas-jelas belum tentu untung dan penuh resiko bisnis,” kata Ferdinand melalui laman Twitternya, Senin (14/1).
Eks pendukung Jokowi ini mengatakan, dirinya lebih sepakat jika pinjaman utang dialihkan kepada pengembangan gerakan kewirausahaan masyarakat. Menurutnya, hal itu akan membuat bangsa ini maju.
“Andai ribuan trilliun itu diutang untuk gerakkan UMKM dan rakyat kecil, maka bangsa ini akan maju,” tandasnya.
MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…
MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…
MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…