POLITIK

Politikus Demokrat Ini Tak Rela Pemerintahan Jokowi Gemar Utang

MONITOR, Jakarta – Pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi terbilang maju pesat. Mulai dari wilayah Aceh hingga Papua, Jokowi berusaha membangun akses jalan bagi rakyat di penjuru daerah.

Pembangunan sejumlah proyek insfrastuktur pun tak lepas dari bantuan pinjaman. Terkait hal ini, Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean angkat bicara.

Dirinya mengaku tak terima ketika pemerintah terus melakukan utang untuk memuluskan target pembangunan infrastruktur.

“Saya masih belum bisa menerima situasi ketika rejim Jokowi harus rela berutang ribuan trilliun membangun jalan tol yang jelas-jelas belum tentu untung dan penuh resiko bisnis,” kata Ferdinand melalui laman Twitternya, Senin (14/1).

Eks pendukung Jokowi ini mengatakan, dirinya lebih sepakat jika pinjaman utang dialihkan kepada pengembangan gerakan kewirausahaan masyarakat. Menurutnya, hal itu akan membuat bangsa ini maju.

“Andai ribuan trilliun itu diutang untuk gerakkan UMKM dan rakyat kecil, maka bangsa ini akan maju,” tandasnya.

Recent Posts

Rapim Kemenag DKI Jakarta, Kabiro SDM Sebut Kepemimpinan Level 5

MONITOR, Jakarta— Kepala Biro SDM Sekretariat Jenderal Kemenag RI, Muhammad Zain menegaskan pentingnya lompatan kinerja…

53 menit yang lalu

Bebas OPTK, 188,7 Ton Cengkih Asal Natuna Berlayar ke Semarang

MONITOR, Batam - Jaminan kesehatan komoditas bebas dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK), kumbang tanduk…

1 jam yang lalu

Hasil Seleksi Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2 Diumumkan 18 Juni 2026, Peserta Diminta Pantau Skillhub

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengumumkan hasil seleksi Program Pelatihan Vokasi Nasional (PVN)…

3 jam yang lalu

Takziah ke Keluarga Petugas Haji di Malang, Wamenhaj Apresiasi Dedikasi Cak Imin Tetap Bertugas di Tanah Suci

MONITOR, Malang - Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengunjungi rumah…

20 jam yang lalu

Komisi Kesehatan DPR Harap Pemerintah Segera Realisasikan Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini berharap Pemerintah segera merealisasikan…

20 jam yang lalu

Banyak Kasus Badal Haji Fiktif, DPR Dorong Digitalisasi Layanan dan Perketat Pengawasan Petugas

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq menyoroti banyaknya temuan terkait…

20 jam yang lalu