MEGAPOLITAN

Dianggap Ilegal, Reklame Caleg PSI Tsamara Amany dan Ketum PPP Disegel

MONITOR, Jakarta – Dianggap ilegal, Tim Terpadu Penertiban Penyelenggaraan Reklame Pemprov DKI Jakarta menyegel dua reklame iklan dua politikus nasional. Masing-masing milik Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga Caleg DPR RI untuk Dapil DKI II Tsamara Amany, dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.

Kedua iklan reklame itu berada di Jalan Gatot Subroto, dekat Gedung Kartika Chandra dan di Jalan S Parman.

“Kedua reklame itu berdiri dikawasan kendali ketat,” jelas Kasie Penindakan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) DKI Jakarta, Iwan Kurniawan, kepada wartawan, via WA Kamis (27/12).

Iwan menjelaskan, penyegelan iklan kedua politisi merupakan dampak penertiban reklame yang tengah digalakkan Gubernur Anies Baswedan karena titik-titik reklame yang digunakan untuk beriklan, menggunakan tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat. Selain itu, diketahui tidak memiliki izin sehingga melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Reklame.

Reklame iklan caleg PSI Tsamara Amany disegel

“Tim Terpadu terus menyegel semua reklame di sepanjang Jalan S Parman dari Grogol hingga Bundaran Slipi,” terangnya.

Iwan menyebut, reklame yang disegel di Jalan S Parman sebanyak 23 titik, sementara untuk di Jalan Gatot Subroto hingga MT Haryono yang disegel ditargetkan 17 titik, atau total 40 titik.

“Jumlahnya, sampai hari ini sudah 33 titik yang disegel,” katanya.

Menurut Iwan setelah penyegelan di Jalan Gatot Subroto-MT Haryono selesai, penyegelan lanjut ke Kawasan Kendali Ketat di Jakarta Pusat.

Recent Posts

Foskam Hadiahi 1 Unit Rumah dan Uang Tunai Rp.200 Juta untuk Warga Gaza melalui DQWS

MONITOR, Tangerang - Forum Silaturahmi & Komunikasi Antar Masjid-Mushalla (FOSKAM) se-Tangerang Raya “menghadiahi” 1 unit…

6 menit yang lalu

Buka Posko Pengaduan, Komnas Haji beberkan Laporan Permasalahan Penyelenggaraan Haji 2025

MONITOR, Tangerang Selatan - Komnas Haji kembali membuka posko penyelenggaraan ibadah haji untuk pelaksanaan tahun…

2 jam yang lalu

BUMD Tekor, DPR dan Pemerintah Siapkan Badan Regulator Usaha Milik Daerah

MONITOR, Jakarta - Penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mendesak untuk segera dilakukan. Penataan ini diharapkan…

2 jam yang lalu

Komnas Haji kembali buka Posko Pengaduan untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji 2025

MONITOR, Jakarta - Komnas Haji kembali membuka posko pengaduan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025…

3 jam yang lalu

IPW: Pengerahan Pengamanan TNI di Kejati dan Kejari Melanggar Konstitusi

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) angkat bicara terkait pengerahan pengamanan TNI di Kejaksaan…

4 jam yang lalu

Petugas Haji Siapkan 27 Rute Bus Shalawat untuk Antar Jemaah ke Masjidil Haram

MONITOR, Jakarta - Bus Shalawat sudah beroperasi sejak kedatangan pertama jemaah haji Indonesia di Makkah…

6 jam yang lalu