Muslim Uighur di Cina mengalami diskriminasi
MONITOR, Jakarta – Perlakuan diskriminatif pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur melukai umat Islam di dunia. Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah China seharusnya wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama.
“Perlakuan Pemerintah China terhadap umat Islam di China sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia,” ujar Yusril dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/12) malam.
Dalam kasus ini, Yusril mendesak Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa, Swiss untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China terhadap warga muslim di Xinjiang.
Ia meminta pihak OHCHR untuk segera mengirimkan tim penyelidik independen guna mengungkapkan adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan meluas di Cina.
“Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu,” tegas Yusril geram.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah China yang telah memaksa warga muslim Uighur untuk beralih memeluk atheisme.
Ribuan muslim Uighur kini dimasukkan kamp-kamp konsentrasi untuk diindoktrin paham atheisme sesuai ajaran Komunis yang dianut oleh negara itu.
Pemerintah China berdalih kamp konsentrasi itu adalah tempat untuk mendidik warganya yang menganut paham ekstrimisme dan separatisme.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar masuk dalam tujuh besar menteri paling dikenal publik…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mengecam tayangan program Xpose di…
MONITOR, Banten - Majelis Pesantren Salafi (MPS) dan Bintang Sembilan Wali (Biwali) datang ke Komisi…
MONITOR, Cilegon - Sebagai upaya menanamkan semangat kemaritiman sejak dini, sebanyak 84 siswa-siswi beserta 7…
MONITOR, Jakarta - Dalam upaya mempercepat transformasi industri 4.0 di Indonesia, khususnya di sektor furnitur,…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan…