Muslim Uighur di Cina mengalami diskriminasi
MONITOR, Jakarta – Perlakuan diskriminatif pemerintah China terhadap etnis Muslim Uighur melukai umat Islam di dunia. Pakar hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pemerintah China seharusnya wajib mematuhi Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjamin kebebasan memeluk agama.
“Perlakuan Pemerintah China terhadap umat Islam di China sangat melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia,” ujar Yusril dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (20/12) malam.
Dalam kasus ini, Yusril mendesak Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) di Jenewa, Swiss untuk melakukan penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah China terhadap warga muslim di Xinjiang.
Ia meminta pihak OHCHR untuk segera mengirimkan tim penyelidik independen guna mengungkapkan adanya pelanggaran berat HAM yang dilakukan secara sistematik, terstruktur dan meluas di Cina.
“Dunia harus memberi sanksi atas pelanggaran HAM yang berat itu,” tegas Yusril geram.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah China yang telah memaksa warga muslim Uighur untuk beralih memeluk atheisme.
Ribuan muslim Uighur kini dimasukkan kamp-kamp konsentrasi untuk diindoktrin paham atheisme sesuai ajaran Komunis yang dianut oleh negara itu.
Pemerintah China berdalih kamp konsentrasi itu adalah tempat untuk mendidik warganya yang menganut paham ekstrimisme dan separatisme.
MONITOR, Jakarta - Penyelenggaraan haji 2025 menjadi tugas terakhir Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU)…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali menegaskan posisinya dengan meraih peringkat tiga…
MONITOR, Tangerang - Kementerian Agama dan Kementerian Koperasi menyepakati kerja sama penguatan koperasi berbasis keagamaan. Kerja…
MONITOR, Jakarta - Konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik menyusul…
MONITOR, Jakarta - Gerak cepat Kepala BPOM Taruna Ikrar mengembalikan kepercayaan FDA, memastikan rempah Indonesia…
MONITOR, Tangerang - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menilai Rapat Kerja Nasional…