Presiden Joko Widodo di Bangkalan
MONITOR, Bangkalan – Kasus Habib Bahar tengah naik daun, apalagi sejak dirinya ditahan oleh kepolisian daerah Jawa Barat. Oleh beberapa kalangan, penahanan ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi ulama.
Mengenai hal ini, Presiden Joko Widodo pun angkat bicara. Ia menegaskan bahwa siapapun jika tersangkut kasus hukum, harus diselesaikan di wilayah hukum karena semua warga negara sama di mata hukum.
“Semua sama di mata hukum di negara ini,” ujar Presiden seusai acara Pembagian Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Pendopo 2 Kantor Bupati Bangkalan, Rabu (19/12).
“Jangan nanti disampaikan jelas ada kasus, nanti penyampaiannya kriminalisasi. Bukan itu kan. Kalau ada kasus hukum ya diselesaikan di wilayah hukum,” tegas Presiden.
Dalam acara ini, turut hadir mendampingi Presiden yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Wakil Bupati Bangkalan Mohni.
MONITOR - Kekayaan sumber daya laut yang melimpah belum otomatis menjadikan Indonesia sebagai negara dengan…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli meminta Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) menjadi contoh pendidikan vokasi…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) terus membuktikan resiliensi dan kepemimpinannya di industri jalan tol nasional dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan dan operasional…
MONITOR, Jombang - Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memasuki fase krusial. Konfigurasi kepemimpinan PBNU periode 2026–2031…
MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…
MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…