MEGAPOLITAN

Gaji Gubernur Jakarta Rp 8 Juta, Gerindra: Harusnya 250 Juta

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra menyoroti soal gaji Gubernur Jakarta yang hanya mencapai Rp 8 juta per bulan. Partai pengusung Anies Baswedan saat Pilkada Jakarta ini pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) manaikan gaji Anies dari Rp 8 juta menjadi Rp 250 juta.

“Gaji Gubernur Jakarta itu ternyata kecil loh cuman Rp 8 juta. Sedangkan gaji kami di DPRD hanya Rp 6 juta,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik usai menjadi narasumber diskusi publik interaktif di Sekretariat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya (Jaya), Selasa (18/12).

Dihadapan Indra Baskoro Sekjen Keuangan Kemendagri yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jakarta ini pun mengatakan, Mendagri Tjahjo sendiri sempat menyampaikan wacana kenaikan gaji kepala daerah tingkat satu menjadi sekitar Rp 250 juta.

“Pak Menteri sendiri yang pernah menyampaikan pemikiran tersebut. Nah, makanya saat ini mumpung ketemu dengan Pak Indra Baskoro tolong sampaikan ke Pak Menteri untuk merealisasi wacana tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kalau gaji gubernur naik menjadi Rp 250 juta, maka gaji anggota dewan juga secara otomatis ikut naik.

“Saya kira dengan APBD mencapai Rp 89 triliun di 2019, kenaikan gaji gubernur masih bisa diatasi,”terangnya.

Terkait dengan usulan kenaikan gaji gubernur, Taufik mengatakan karena mempertimbangkan tugas yang berat yang harus di jalankan oleh Gubernur Jakarta.

Namun demikian Taufik tak mengelak kalau dana operasional Gubernur Jakarta lebih besar dari gaji pokoknya.

Dana operasional pasangan gubernur dan wagub per bulannya Rp 4,5 miliar dengan skema Rp 2,8 miliar untuk gubernur dan Rp 1,7 miliar untuk wagub.

“Tapi dana operasional ini kan tidak bisa dibawa pulang ke rumah oleh gubernur.
Dana operasional dipergunakan kepala daerah untuk membiayai berbagai kegiatan yang menunjang pekerjaannya, termasuk yang berhubungan langsung dengan masyarakat,”pungkasnya. ()

Recent Posts

Terima Kunjungan BPK Australia, Puan Bicara Soal Pendekatan Adaptif Hadapi Ancaman Siber dalam Tata Kelola Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan delegasi Australian National Audit Office…

2 jam yang lalu

Sidang Perdana Uji Formil UU Polri Digelar, Pemohon Minta MK Nyatakan Pembentukan UU Polri Cacat Formil

MONITOR, Jakarta - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan pengujian formil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026…

5 jam yang lalu

Metode PM-AAS Dongkrak Produksi Padi Sukabumi, Kementan Percepat Swasembada Pangan Berkelanjutan

MONITOR, Sukabumi – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperluas penerapan metode Pertanian Modern Advance Agriculture System…

5 jam yang lalu

Di Hadapan Puan, PM Modi Kutip Pernyataan Sukarno Soal RI-India Terikat Hubungan Darah dan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India,…

6 jam yang lalu

Buka ICLJ 2026, Menko Yusril: Hukum Harus Hadir Melindungi Kelompok Rentan

MONITOR, Malang - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI, Prof.…

7 jam yang lalu

Sambut PM India Bersama Presiden Prabowo di DPR, Puan Bicara Soal Diplomasi Parlemen Hingga Jembatan Budaya

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut hangat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM)…

8 jam yang lalu