MEGAPOLITAN

Gaji Gubernur Jakarta Rp 8 Juta, Gerindra: Harusnya 250 Juta

MONITOR, Jakarta – Partai Gerindra menyoroti soal gaji Gubernur Jakarta yang hanya mencapai Rp 8 juta per bulan. Partai pengusung Anies Baswedan saat Pilkada Jakarta ini pun meminta Kementerian Dalam Negeri (Kememdagri) manaikan gaji Anies dari Rp 8 juta menjadi Rp 250 juta.

“Gaji Gubernur Jakarta itu ternyata kecil loh cuman Rp 8 juta. Sedangkan gaji kami di DPRD hanya Rp 6 juta,” ungkap Ketua DPD Partai Gerindra M Taufik usai menjadi narasumber diskusi publik interaktif di Sekretariat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Jakarta Raya (Jaya), Selasa (18/12).

Dihadapan Indra Baskoro Sekjen Keuangan Kemendagri yang juga hadir dalam acara diskusi tersebut, Wakil Ketua DPRD Jakarta ini pun mengatakan, Mendagri Tjahjo sendiri sempat menyampaikan wacana kenaikan gaji kepala daerah tingkat satu menjadi sekitar Rp 250 juta.

“Pak Menteri sendiri yang pernah menyampaikan pemikiran tersebut. Nah, makanya saat ini mumpung ketemu dengan Pak Indra Baskoro tolong sampaikan ke Pak Menteri untuk merealisasi wacana tersebut,” ujar politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kalau gaji gubernur naik menjadi Rp 250 juta, maka gaji anggota dewan juga secara otomatis ikut naik.

“Saya kira dengan APBD mencapai Rp 89 triliun di 2019, kenaikan gaji gubernur masih bisa diatasi,”terangnya.

Terkait dengan usulan kenaikan gaji gubernur, Taufik mengatakan karena mempertimbangkan tugas yang berat yang harus di jalankan oleh Gubernur Jakarta.

Namun demikian Taufik tak mengelak kalau dana operasional Gubernur Jakarta lebih besar dari gaji pokoknya.

Dana operasional pasangan gubernur dan wagub per bulannya Rp 4,5 miliar dengan skema Rp 2,8 miliar untuk gubernur dan Rp 1,7 miliar untuk wagub.

“Tapi dana operasional ini kan tidak bisa dibawa pulang ke rumah oleh gubernur.
Dana operasional dipergunakan kepala daerah untuk membiayai berbagai kegiatan yang menunjang pekerjaannya, termasuk yang berhubungan langsung dengan masyarakat,”pungkasnya. ()

Recent Posts

QUTB GLOBAL Serukan Konsolidasi Nasional: Kepentingan Bangsa Harus di Atas Segalanya

MONITOR, JAKARTA - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai…

6 jam yang lalu

Ajak Publik Bijak Sikapi Dinamika Politik, Rektor UIN Jakarta: Utamakan Kepentingan Bangsa dan Stabilitas Nasional

MONITOR, Ciputat - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Asep Saepudin Jahar.,MA.,Ph.D…

17 jam yang lalu

Jadi Tuan Rumah Road to Aicis+ 2026, Pascasarjana UGM dan Kemenag Perkuat Kolaborasi Lintas Disiplin Hadapi Krisis Lingkungan

MONITOR, YOGYAKARTA – Krisis ekologis dan persoalan lingkungan kontemporer yang kian kompleks menuntut solusi nyata…

1 hari yang lalu

Tak Perlu Input Data Berulang, Ditjen AHU Kebut Integrasi Data Korporasi Nasional

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kementerian Hukum Republik Indonesia, menyelenggarakan…

2 hari yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Legalitas Usaha 1.000 Pengusaha Mikro di Tarakan

MONITOR, Tarakan – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses legalitas, pelindungan…

2 hari yang lalu

Kemnaker Raih Anugerah Anindhita Wistara Data 2026

​MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima Anugerah Anindhita Wistara Data 2026 Kategori Kementerian yang…

2 hari yang lalu