Incar TNI, Jubir TPNPB OPM Bantah Bunuh Pekerja Sipil

MONITOR, Wamena – Tertembaknya sejumlah pekerja proyek jembatan Trans Papua oleh kelompok kriminal separatis bersenjata dibantah oleh Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom. Ia mengatakan pihaknya tidak menembak warga sipil di jalur Trans Papua.

Namun Sebby menuding, anggotanya menyerang prajurit TNI karena dianggap melakukan kejahatan. Dalam hal ini, TNI yang melakukan pengerjaan pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

Mengenai pernyataan itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih Kolonel Inf M Aidi pun menantang agar Sebby datang ke Timika dan melihat langsung korban penembakan.

“Kalau memang dia menuding bahwa korban yang dibantai itu anggota TNI, maka saya undang yang bersangkutan datang ke Timika, agar dia bisa membuktikan bahwa pernyataanya itu benar atau salah, silakan cek,” ujarnya, sebagaimana diwartakan Antara, Jumat (7/12).

Aidi melihat, alasan pembantaian prajurit TNI tidak masuk akal. Pasalnya, motif kelompok separatis itu membunuh TNI karena soal pembangunan infrastruktur. Padahal, TNI bekerja untuk kesejahteraan rakyat.

“Jika TNI bangun jalan apakah pantas dibantai? Ini logikanya, pola pikir secara moral. Jika oknum TNI lakukan kejahatan, ada hukum jalurnya. TNI hadir untuk membangun Papua, kesejahteraan rakyat Papua, kok harus dibantai, dibunuh? Ini logika kedua,” tegasnya.

Aidi menjelaskan, pembangunan jalan dan jembatan Trans Papua dibagi dalam sejumlah sektor, dimana pada 2016-2017 ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah tempat di pedalaman Papua, termasuk di Nduga.

“Zeni Konstruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat, selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut, apalagi itu perintah presiden, perintah negara,” ujarnya.

“Ini semua bukan TNI ingin ambil alih tugas pihak lain, tetapi mengisi kekosongan yang tidak bisa dilakukan oleh pihak lain. Jadi, tudingan kepada TNI itu saya kira tidak masuk akal, tidak masuk logika,” sambungnya.