MONITOR, Bandar Lampung – Calon Anggota DPRD Dapil 1 Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian menyesalkan masih adanya praktik Pungutan Liar (Pungli) Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (E-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandar Lampung.
Hal itu menanggapi terbongkarnya satu okum PNS dan tiga honorer yang melakukan pungli E-KTP, beberapa hari lalu. Dimana modus yang dilakukan para oknum itu menawarkan jasa pembuatan E-KTP dengan mahar uang sebesar Rp 150-200 ribu.
“Saya sangat kecewa mendengar kabar itu. Karena pembuatan E-KTP itu sudah digratiskan, dan semua pegawainya juga sudah dibayar, tetapi masih tega memunguti biaya kepada masyarakat,” tanggap Rizaldi Adrian di Kota Bandar Lampung, Sabtu (03/11/2018).
Caleg yang maju dari Partai Gerindra itu mengatakan aksi yang dilakukan oleh para oknum itu tidak hanya mencoreng nama baik Disdukcapil, tetapi juga birokrasi Kota Bandar Lampung secara umum. Karena dengan tercorengnya Disdukcapil, artinya juga mencoreng birokrasi Kota Bandar Lampung, “Ini jelas mencoreng Birokrasi di Kota Bandar Lampung,” tambahnya.
Rizaldi Adrian pun meminta pihak yang berwenang untuk segera memberi tindakan tegas, bahkan memecat semua oknum yang terlibat melakukan pungli E-KTP tersebut. Baik yang PNS maupun honorer. Karena baginya, pelaku pungli itu tidak ada bedanya dengan para koruptor.
“Kita ingin Kota Bandar Lampung ini diisi oleh orang-orang yang profesional. Bekerja memang untuk melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan pribadi, Maka sebagai pelajaran kepada pegawai-pegawai di Dinas lainnya, siapapun yang terbukti melakukan pungli harus segera dipecat,” tegasnya.
