Pro Kontra Keputusan Jokowi Gratiskan Jalan Tol Suramadu

MONITOR, Jakarta – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggratiskan tol jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) menuai pro dan kontra. Sebab, keputusan tersebut diambil di tengah kondisi ekonomi negara dalam kondisi yang tidak baik dan menjelang pilpres.

Meski demikian, partai pengusung Jokowi, PDIP angkat suara soal hal tersebut. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Sundari mengatakan, posisi sebagai petahana memang memiliki risiko dicurigai setiap kebijakan yang dikeluarkannya, terutama di tahun politik.

“Posisi sebagai incumbent itu punya plus minus, (kebijakannya) dicurigai terus. Tapi jika goal memang berdampak elektoral. Itu hukum besi yang memang keuntungan dari incumbent,” kata Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan PDIP Eva Sundari kepada wartawan, Minggu 28 Oktober 2018.

Dijelaskannya, kebijakan-kebijakan pro rakyat yang dilakukan Jokowi juga bukan keputusan yang mendadak. Sebab, selama ini, capres nomor urut 01 itu memang selalu mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. “Jokowi kan karakternya begitu, bukan mendadak baik ke rakyat. Sama sekali bukan pencitraan, tapi memang karakter politik pembangunan Jokowi adalah pro rakyat,” ujarnya.

Eva berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi. Apalagi, jika kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang pro rakyat. “Sepanjang itu membuat rakyat lebih mudah hidupnya, murah kesehariannya, harusnya didukung. Sepanjang tidak menyalahi aturan dan UU ya harus didukung, kan politik adalah untuk rakyat,” tutur Eva.

Hal senada juga diungkapkan Politikus PDIP Nusyirwan Soejono. Dia mengungkapkan, keputusan membebaskan biaya tol jembatan Suramadu bukan tiba-tiba.

“Atas dasar Evaluasi sejak awal beroperasi 2009 hingga saat ini, yang tidak memperlihatkan perkembangan signifikan untuk pengembangan wilayah Madura dan agar tidak menjadi salah satu faktor penghambat akses dengan beban pembayaran, sudah tepat pemerintah membebaskan Pembayaran untuk melewati Jembatan Suromadu,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Wibowo menyambut baik pembebasan biaya jembatan yang sebelumnya berupa Tol Jembatan Suramadu itu. “Pembebasannya bagus bagi rakyat Jatim, khususnya yang tinggal di Madura maupun diaspora Madura,” ujarnya, kepada wartawan.

Meski demikian, Dradjad juga mempertanyakan kebijakan itu. Di sisi lain, dia mengaku memaklumi jika Jokowi membantah pembebasan biaya tersebut terkait Pilpres 2019.

“Soal timingnya dan bantahan Pak Jokowi? Yah saya maklum saja lah. Tidak perlu didebatkan. Soalnya Pak Jokowi kan politisi juga. Butuh suara juga. Dan petahana memang selalu diuntungkan. Bisa membuat kebijakan populis atas beban APBN atau BUMN. Jadi saya maklum saja,” tuturnya. “Meski dalam hati bertanya, ini tergolong kebijakan sontoloyo atau tidak ya? He..he.”

Partai Gerindra memiliki penilaian sendiri terhadap kebijakan Jokowi itu. Menurut Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, keputusan Jokowi tersebut merupakan bentuk ‘show off power’ Jokowi. “Karena popularitasnya menurun terus maka melakukan apa saja yang dalam genggaman kekuasaannya,” ujarnya.

Sodik pun ragu dengan pernyataan Jokowi bahwa kebijakan membebaskan biaya tol Jembatan Suramadu ini tak terkait dengan Pilpres. “Tantangan adu gagasan-gagasan yang sering didengungkan Jokowi untuk kubu Prabowo makin jauh dari bukti. Yang terjadi adalah adu kuasa bukan adu gagasan yang tentu saja ada di petahana,” tuturnya.

Kendati demikian, Sodik masih optimistis, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Jokowi pada tahun politik ini tak akan mempengaruhi suara rakyat. Mengingat, masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas. “Makin banyak rakyat yang cerdas melihat langkah-langkah show off power ini, bahkan dalam segala bidang,” kata Sodik.

Di sisi lain, Sodik juga menyayangkan Jokowi yang terus menerus mengeluarkan kebijakan yang dinilainya menghamburkan anggaran negara itu. Untuk diketahui, sebelumnya, Jokowi juga mengeluarkan wacana untuk memberikan dana kelurahan dan dana operasional desa pada tahun 2019 mendatang.

“Setelah Pilpres selesai makin besar utang dan beban negara untuk program-program gratisan seperti ini,” ungkapnya.