Curhat KPAI, Sekolah Darurat Lombok Butuh Fasilitas Toilet hingga Kipas Angin

MONITOR, Jakarta – Keberadaan sekolah darurat di Lombok masih jauh dari indikator layak. Di beberapa titik yang dikunjungi, KPAI menemukan fasilitas minim untuk menunjang proses belajar mengajar. Kendati demikian, ia mengapresiasi upaya pemerintah daerah maupun pusat dan masyarakat setempat yang bahu membahu memfasilitasi sekolah darurat di Lombok.

Retno Listyarti, salah seorang Komisioner KPAI mengatakan pihaknya mendorong pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk bekerjasama membangun kelas-kelas semi permanen di sekolah-sekolah darurat.

“Ya, karena kelas tenda darurat menurut peserta didik jauh dari nyaman saat proses pembelajaran berlangsung di dalam tenda,” ujar Retno di Jakarta, Selasa (2/10).

Adapun fasilitas yang kurang, kata Retno, adalah keberadaan toilet di sekolah-sekolah darurat yang jumlahnya masih sangat terbatas.

“Diperbanyak menyesuaikan banyaknya jumlah siswa, mengingat pengalaman banyak siswa yang harus lama antri nenggunakan toilet karena jumlahnya yang masih terbatas,” terangnya.

Selain itu, KPAI mendorong para orangtua siswa berinisiatif membantu sekolah dengan bergotong royong membeli kipas angin ditiap kelas mengingat ruang kelas darurat terasa sudah panas setelah pukul 09.00 WITA.

“Kami jumpai banyak kursi/meja dan whiteboard yang rusak karena tertimpa reruntuhan dinding dan enternit saat gempa terjadi. Untuk mencegah anak terluka jika menggunakan kursi/meja hampir rusak, maka diperlukan gotong royong dana dari para orangtua siswa yang memiliki kemampuan ekonomi di sekolah tersebut untuk berbagi,” kata Retno.

KPAI pun mendorong pemerintah pusat mengutamakan dan segera merealisasikan pembangunan atau rehab gedung-gedung sekolah di Lombok yang masuk kategori zona merah, mengingat proses pendidikan harus berjalan kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Lombok.

“KPAI akan terus melakukan pengawasan dalam proses rehab gedung-gedung sekolah di Lombok demi memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan pemenuhan rasa aman selama anak berada di sekolah,” pungkas Retno.