HEADLINE

Gatot Nurmantyo Sentil Kebijakan Impor Beras

MONITOR, Jakarta – Polemik impor beras menguat saat panen melimpah jadi bahan pergunjingan masyarakat. Mulai dari rakyat ekonomi kelas bawah hingga kalangan elit banyak menyayangkan kebijakan tersebut.

Keberadaan petani pun serasa tidak dihargai. Seperti halnya eks Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, belakangan ia menyentil pemerintah yang seakan ketergantungan dengan membuka kran impor beras.

Gatot menyayangkan kebijakan impor pemerintah disaat panen melimpah. Apalagi Perum Bulog sebagai lembaga penyedia stok pangan jelas mengatakan bahwa cadangan beras Indonesia masih cukup hingga Juni 2019.

“Sekarang saatnya panen kok impor? Untuk apa? Kan Bulog yang mengurusi stok pangan bilang tidak perlu impor karena cadangan beras cukup sampai Juni 2019,” kritik Gatot dalam laman resmi Twitternya, Selasa (25/9).

Adanya kebijakan ini, kata Gatot, pemerintah dinilai mengabaikan potensi alam yang dimiliki Indonesia. Apalagi menyinggung jerih payahnya para petani yang seolah tak dianggap.

“Indonesia negara agraris. Kita makan nasi dari petani-petani kita. Mereka tulang punggung pangan kita. Kok tetep mau impor! Ada apa?” cetus Gatot.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan Bulog berkomitmen tidak akan mengimpor beras karena saat ini stok cadangan beras di gudang Bulog sudah mencapai 2,4 juta ton. Jumlah tersebut belum termasuk beras impor yang akan masuk pada Oktober 400.000 ton sehingga total stoknya menjadi 2,8 juta ton, atau 2,7 juta ton jika dikurangi kebutuhan Beras Sejahtera (Rastra) 100.000 ton.

Polemik impor beras ini terus memanas setelah Kemendag mengaku menerbitkan izin impor sebesar 1,8 juta ton dalam tiga tahap pada tahun ini. Persetujuan impor tahap I dan II telah keluar pada Februari dan Mei 2018 masing-masing 500.000 ton. Sementara sisanya dikeluarkan pada Juli yang masa berlakunya habis pada Agustus.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

1 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

1 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

11 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

11 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

15 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

16 jam yang lalu