MEGAPOLITAN

DPRD DKI Jakarta : Program Rumah DP 0 Rupiah Cuma Omdo

MONITOR, Jakarta – Program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno hingga saat ini belum juga terealisasi. Melihat fakta ini kalangan DPRD DKI Jakarta menyebut program yang menjadi andalan kampanye Anies-Sandi itu hanya omdo alias omong doang.

“Ya, kalau belum terealisasi kan namanya omong doang,” kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Yudistira Hermawan kepada MONITOR, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, (12/9).

Tak hanya itu, Yudistira juga menyidir soal persyaratan kepemilikan dari rumah DP 0 persen tersebut. Dari persyaratannya, menurut kakak artis cantik Nia Ramadhani ini, kepemikan rumah DP 0 persen tersebut diperuntukan untuk kalangan menengah keatas bukan kalangan menengah ke bawah.

“Salah satu persyaratan dari DP 0 persen kan warga yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas. Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya bisa sampai Rp 7 juta keatas perbulannya. Saya kira yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas itu adalah warga Jakarta kelas menengah keatas. Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP 0 persen itu khusus untuk warga miskin di Jakarta,”ungkapnya.

Yudistira pun mengusulkan, kalau memang tujuan Pemprov DKI mengadakan rumah DP 0 persen untuk warga miskin Jakarta yang belum memilki hunian, sebaiknya konsepnya dirubah menjadi hunian rusun sewa (rusunawa).

“Itu tadi, kalau DP 0 persen menurut saya itu diperuntukan untuk warga Jakarta kalangan menengah ke atas dan itu bukan skala prioritas. Tapi kalau rusunawa itu bisa jadi skala prioritas karena tujuannya untuk warga tak mampu,”jelasnya.

Kenapa rusunawa?

Dijelaskan Yudistira, karena bicara hunian, bagi warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan. Melainkan pada persoalan hunian yang layak.

“Ya, rusunawa lah solusinya,”terangnya.

Yudistira pun bercerita soal kunjungan kerjanya ke Italia. Dimana di negara yang di juluki negeri spaghetti itu berhasil menerapkan konsep hunian yang layak bagi warganya yakni konsep hunian publik home dan social home.

“Jadi Italia itu sukses menerapkan dua konsep hunian, masing-masing publik home yaitu hunian bagi masyarakat menengah ke atas dan social home bagi masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya.

Recent Posts

Kasus Yogi Mentawai: Ombudsman Dorong Negara Kedepankan Pembinaan

MONITOR, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap perkara Yogi Gilang Arya Setia, warga…

10 jam yang lalu

Kuasa Hukum UIN Jakarta: Penataan SIP Pamulang Bagian dari Pengamanan Aset Negara

MONITOR, Jakarta - Kuasa Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Alwanih, S.H., M.H., menegaskan penataan dan…

10 jam yang lalu

Jelang ESDP 2027, Kemnaker dan IM Japan Perkuat Kesiapan Peserta Pemagangan Indonesia

MONITOR, Tokyo – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama International Manpower Development Organization (IM Japan) membahas kesiapan…

17 jam yang lalu

Menteri UMKM Pastikan Banpres bagi UMKM Terdampak Bencana Sumatera Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan Bantuan Presiden…

20 jam yang lalu

Danantara Indonesia Tinjau Integrasi Tiga Pilar Layanan Jasa Marga untuk Tingkatkan Customer Experience

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat integrasi tiga pilar layanan, yaitu layanan preservasi,…

1 hari yang lalu

Momentum Muktamar NU ke-35, HEBITREN Buka Jalan Investasi Peternakan Berbasis Pesantren

MONITOR, JOMBANG - Momentum Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas,…

1 hari yang lalu