MEGAPOLITAN

DPRD DKI Jakarta : Program Rumah DP 0 Rupiah Cuma Omdo

MONITOR, Jakarta – Program rumah DP 0 persen yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wakilnya Sandiaga Uno hingga saat ini belum juga terealisasi. Melihat fakta ini kalangan DPRD DKI Jakarta menyebut program yang menjadi andalan kampanye Anies-Sandi itu hanya omdo alias omong doang.

“Ya, kalau belum terealisasi kan namanya omong doang,” kata anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Golkar Yudistira Hermawan kepada MONITOR, di Gedung DPRD Jakarta, Rabu, (12/9).

Tak hanya itu, Yudistira juga menyidir soal persyaratan kepemilikan dari rumah DP 0 persen tersebut. Dari persyaratannya, menurut kakak artis cantik Nia Ramadhani ini, kepemikan rumah DP 0 persen tersebut diperuntukan untuk kalangan menengah keatas bukan kalangan menengah ke bawah.

“Salah satu persyaratan dari DP 0 persen kan warga yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas. Pertanyaan saya, apa benar warga miskin Jakarta pendapatannya bisa sampai Rp 7 juta keatas perbulannya. Saya kira yang berpenghasilan Rp 7 juta keatas itu adalah warga Jakarta kelas menengah keatas. Jadi atas dasar itulah saya katakan bohong kalau rumah DP 0 persen itu khusus untuk warga miskin di Jakarta,”ungkapnya.

Yudistira pun mengusulkan, kalau memang tujuan Pemprov DKI mengadakan rumah DP 0 persen untuk warga miskin Jakarta yang belum memilki hunian, sebaiknya konsepnya dirubah menjadi hunian rusun sewa (rusunawa).

“Itu tadi, kalau DP 0 persen menurut saya itu diperuntukan untuk warga Jakarta kalangan menengah ke atas dan itu bukan skala prioritas. Tapi kalau rusunawa itu bisa jadi skala prioritas karena tujuannya untuk warga tak mampu,”jelasnya.

Kenapa rusunawa?

Dijelaskan Yudistira, karena bicara hunian, bagi warga Jakarta yang tak mampu itu bukan pada persoalan kepemilikan. Melainkan pada persoalan hunian yang layak.

“Ya, rusunawa lah solusinya,”terangnya.

Yudistira pun bercerita soal kunjungan kerjanya ke Italia. Dimana di negara yang di juluki negeri spaghetti itu berhasil menerapkan konsep hunian yang layak bagi warganya yakni konsep hunian publik home dan social home.

“Jadi Italia itu sukses menerapkan dua konsep hunian, masing-masing publik home yaitu hunian bagi masyarakat menengah ke atas dan social home bagi masyarakat menengah ke bawah,” pungkasnya.

Recent Posts

Rokhmin Dahuri: Karhutla Bisa Diantisipasi, Jangan Tunggu Bencana Baru Bergerak

MONITOR, Jakarta - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus dicegah sebelum meluas, bukan baru ditangani…

10 jam yang lalu

GPK Desak Polemik Pemakzulan Gibran Diakhiri, DPR Diminta Fokus pada RUU Perampasan Aset dan Pemilu

MONITOR, Jakarta - Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) meminta DPR dan pemerintah tidak membiarkan polemik pemakzulan…

13 jam yang lalu

Ekonomi Biru Bisa Buka 45 Juta Lapangan Kerja, Hilirisasi Jadi Kunci

MONITOR, Jakarta - Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang diperkirakan mencapai 1,4 triliun dolar AS…

15 jam yang lalu

Menag Apresiasi Kerja Kehumasan ASN Kemenag atas Raihan Top GPR Figure Award 2026

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara…

21 jam yang lalu

Jasa Marga Raih Top 10 BUMN Layanan Terbaik dalam Danantara Indonesia CX100 Award 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk berhasil meraih peringkat 10 dalam ajang Danantara…

21 jam yang lalu

Mahasiswa UIN Jakarta dan UI ungkap Model Keberlanjutan Wakaf Rumah Sakit di GLOW 2026

MONITOR, Jakarta - Integrasi tata kelola syariah dan model bisnis hibrida menjadi kunci keberlanjutan wakaf…

2 hari yang lalu