MEGAPOLITAN

Tangsel Perkuat Otonomi Daerah, Pilar Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Inovasi Layanan Publik

MONITOR, Ciputat – Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke-30 di Kota Tangerang Selatan dimaknai sebagai momentum strategis untuk memperkuat pembangunan daerah yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ichsan, menegaskan hal tersebut saat bertindak sebagai inspektur upacara OTDA ke-30 Tahun 2026 di Halaman Balai Kota Tangerang Selatan, Senin (27/4/2026).

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakannya, Pilar menyampaikan bahwa otonomi daerah merupakan instrumen penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional. Daerah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus menjadi mitra aktif dalam merancang dan menjalankan kebijakan yang sesuai dengan potensi lokal,” ujar Pilar.

Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, ia menyoroti enam agenda strategis yang perlu diperkuat, yakni integrasi perencanaan dan penganggaran, reformasi birokrasi berbasis hasil, penguatan kemandirian fiskal, kolaborasi antarwilayah, peningkatan layanan dasar, serta penguatan stabilitas dan ketahanan daerah.

Menurut Pilar, tantangan pembangunan saat ini—mulai dari pengelolaan lingkungan, pengendalian banjir, ketahanan pangan, hingga transformasi digital—tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.

“Banyak persoalan bersifat lintas wilayah, sehingga kolaborasi antar daerah menjadi keniscayaan. Ini bagian penting dari semangat otonomi yang harus terus kita kuatkan,” tegasnya.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan, lanjutnya, terus mendorong inovasi daerah melalui digitalisasi layanan pemerintahan serta penguatan kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi, modern, cepat, dan responsif.

Selain itu, Pemkot Tangsel juga melakukan harmonisasi dengan isu strategis nasional, seperti swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, pendidikan, kesehatan, penanganan stunting, serta penguatan ekonomi berbasis kewirausahaan dan UMKM.

Dalam kesempatan tersebut, Pilar juga mengingatkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi anggaran. Pemerintah daerah diminta menjalankan program secara sederhana namun berdampak langsung bagi masyarakat.

Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 ini diharapkan menjadi pijakan untuk memperkuat komitmen dalam menghadirkan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

“Capaian 30 tahun otonomi daerah harus menjadi energi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan yang adil serta merata,” tutup Pilar.

Recent Posts

GKB-NU ingatkan Masyarakat Waspadai Operasi Asing Ganggu Stabilitas Nasional

MONITOR, Jakarta – Gerakan Kebangkitan Baru Nahdlatul Ulama (GKB-NU) menilai mengingatkan masyarakat perlu bersikap kritis…

2 jam yang lalu

Rokhmin Dahuri: Revisi UU Kehutanan Kunci Atasi Deforestasi dan Perkuat Ekonomi Hijau

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Rokhmin Dahuri, menegaskan…

11 jam yang lalu

Mahasiswa UNUSIA Gugat UU Pesantren ke MK, Desak Negara Hapus Syarat Anggaran Berdasarkan Kemampuan Keuangan

MONITOR, Jakarta – Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) mengajukan uji materiil atau Judicial Review…

12 jam yang lalu

Sampaikan Pesan Presiden Prabowo, Menaker Serahkan Instrumen Asli Ratifikasi Konvensi ILO 188 kepada Dirjen ILO

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang pentingnya kehadiran…

14 jam yang lalu

Antisipasi Kelelahan Jemaah Pasca Armuzna, Klinik Satelit Madinah Siaga 24 Jam

MONITOR, Madinah – Kementerian Haji dan Umrah RI melalui Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab…

14 jam yang lalu

FH Unusia Dorong Kepailitan Berbasis Syariah Diselesaikan di Peradilan Agama

MONITOR, Jakarta – Bergulirnya pembahasan revisi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali…

14 jam yang lalu