Rugikan Keuangan Negara, BPK Didesak Periksa Proyek KJA KKP

MONITOR, Jakarta – Ketua Asosiasi Budidaya Laut Indonesia (Abilindo), Wajan Sudja mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi IV DPR mengawasi Proyek keramba jaring apung (KJA) offshore. Sebab, KJA yang diimpor dari Norwegia dan didanai APBN sebesar Rp131,451 miliar mengalami kerusakan sebelum bisa digunakan. Menurutnya, masalah tersebut harus dituntaskan dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang bertanggungjawab.

“Seharusnya dikejar terus sama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan Komisi IV DPR, karena ini (KJA offshore) menggunakan APBN dan APBN yang mengawasinya auditor BPK. Cuma dalam suasana Asian Games dan pilpres ini, isunya kalah suara. Dan, medianya sekarang media oligarki, siapa yang menguasi media sekarang, bukanklah pengusaha yang merapat ke punguasa,” kata Wajan di Jakarta seperti dikutip suarakarya.co.id.

Dikatakan Wajan, kerusakan KJA offshore sebelum digunakan disebabkan lokasi penempatan KJA kurang tepat. KJA offshore dipasang di laut yang memang jauh dari pinggir pantai namun di lokasi arusnya yang deras, gelombang tinggi dan tidak ada perlindungan sehingga mudah rusak dihantam gelombang.

“Kerusakannya mungkin belum total tapi hampir semuanya, total di tiga lokasi sudah rusak. Itu, pemilihan lokasinya ngawur. Ya, tidak ada perlindungan,” ujarnya.

Kekeliruan itu terjadi, tambahnya karena Menteri KKP salah pengertian dalam memasang KJA Offshore meskipun memang di laut yang jauh dari pinggir pantai. Tetapi, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak menerima masukan dari para ahli kelautan dan perikanan yang menyatakan ketiga lokasi yang ditentukan Menteri KKP itu tidak cocok untuk penempatan KJA.

“Tapi, pengertian offshore menurut orang Norwegia itu berbeda dengan pengertian dari Menteri KKP (Susi Pujiastuti). Yang biasa dikerjakan di Norwegia KJA ditempatkan menjauh dari pinggir pantai, tapi bukan di laut lepas. Menteri KKP ini pengertiannya di laut lepas,” jelas Wajan.

Tujuannya menjauh dari pinggir pantai, jelas dia lagi adalah agar KJA berada di daerah yang airnya mengalir dan oksigennya tinggi. Kalau mendekat ke pantai, semakin dangkal dan arus semakin lemah. Tapi persyaratan KJA itu arusnya tidak terlalu kencang dan ombak tidak boleh tinggi tapi rendah. Karena, kalau dihantam gelombang tinggi
setiap hari KJA-nya tidak tahan, maka akan rusak. Begitu juga ikannya, kalau ikannya dihantam gelombang deras terus dia perlu energi ekstra untuk bertahan sehingga pakannya boros.

Wajan mengungkapkan budidaya KJA versi Susi Pudjiastuti dan Dirjen Perikanan Budidaya, KKP Slamet Soebjakto ibarat atlet. Menurutnya, jika ikan di KJA terus dihantam gelombang, maka ikan akan lapar terus dan tidak kuat bertahan hidup.

“Seperti atlet saja, jika latihan terus 24 jam padahal cukup lahitan 1-2 jam. Biasa itu, tapi kalau 24 jam latihan maka mereka akan tewas. Ini sama juga dengan budidaya ikan dengan metode KJA offshore versi KKP,” katanya.

Dia mengungkapkan, pengertian budidaya KJA offshore yang cocok adalah jauh dari pinggir pantai seharuhnya dicari di selat dan teluk yang terlindung oleh pulau-pulau kecil.

“Kalau misalnya di teluk-teluk  di Lampung yang tidak dikenal angin dari timur, adanya hanya angin barat dan di situ terhalang gunung. Jadi di Lampung itu boleh dibilang cukup ideal, aman. Saya dengar, ahli dari KKP diminta pendapatnya, ketiga tempat itu (Pangandaran, Karimunjawa dan Sabang) tidak layak dan besoknya dia langsung di non job kan,” paparnya.