Pesilat Abdul Malik usai menang 5-0 atas pesilat Malaysia, Muhammad Faizul M Nasir, di final tarung putra kelas B 50-55 kg di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Senin (27/8). (foto : dok. kemenpora)
MONITOR, Jakarta – Pemerintah sudah berjanji akan menggelontorkan bonus senilai Rp 1,5 miliar untuk para penyumbang medali emas Asian Games 2018. Salah satu atlet peraih medali emas tersebut adalah Pesilat Abdul Malik.
Abdul Malik rupanya memiliki cita-cita mulia mengenai rencananya jika bonus atlet peraih medali emas yang dpersembahkan untuk Indonesia Rp 1,5 miliar cair. Malik mengaku akan menggunakannya untuk membangun masjid di tiga daerah di Sulawesi Selatan.
Abdul Malik sendiri mendapatkan medali emas usai menang 5-0 atas pesilat Malaysia, Muhammad Faizul M Nasir, di final tarung putra kelas B 50-55 kg di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jakarta Timur, Senin (27/8).
“Saya mendedikasikan kemenangan ini buat keluarga dan buat adik-adik saya. Saya ingin mengubah nasib keluarga saya,” ujar Malik.
Soal masjidnya sendiri, Malik mengaku sudah memilih di daerah mana saja masjid impiannya akan dibangun.
“Sebelum bertanding di Asian Games saya sudah punya niat yang pasti ingin membangun masjid jika berhasil meraih emas. Saya ingin membangun masjid di tiga daerah di Sulawesi Utara, yaitu di Bitung, Tondano, dan Manembo-Nembo,” kata Abdul Malik. (rep/dok)
MONITOR, Surabaya – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong peningkatan graduasi ekonomi masyarakat…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pertimbangan hakim yang adil dan jelas menjadi bagian…
MONITOR, Jakarta - Rekognisi negara terhadap pesantren perlu diterjemahkan ke dalam afirmasi kebijakan dan anggaran…
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…